Bamsoet berharap OPP Kemenhub bukan pencitraan dan pengalihan isu

Bamsoet berharap OPP Kemenhub bukan pencitraan dan pengalihan isu. Dalam operasi penangkapan pungli di Kemenhub beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito sampai turun ke lokasi. Bamsoet menilai OPP perlu karena praktik pungli sudah menjalar di sebagian besar sentra pelayanan publik.

Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengapresiasi operasi pemberantasan pungutan liar (OPP) yang dilakukan jajaran polri. Langkah tersebut sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin adanya reformasi hukum. Namun politikus yang akrab disapa Bamsoet ini tidak ingin operasi hanya sebagai ajang pencitraan dan pengalihan isu.

"Gebrakan operasi pemberantasan pungli (OPP) oleh Polri patut diapresiasi. Dan itu sejalan dengan upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Kita berharap OPP tidak hangat-hangat kotoran ayam untuk sekedar pencitraan dan upaya pengalihan isu," kata Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).

Dia mendukung upaya pemberantasan pungli tersebut. OPP perlu karena praktik pungli sudah menjalar di sebagian besar sentra pelayanan publik.

"Kalau di KPK ada OTT yang telah menjadi trade mark-nya sebagai upaya pemberantasan kejahatan extra ordinary, maka di Polri ada OPP untuk memberantas penyakit menahun pungutan liar di sentra-sentra pelayanan publik yang secara langsung merugikan masyarakat," tegasnya.

Ditambahkannya, masyarakat tentu menantikan adanya perbaikan kualitas penegakan hukum di Indonesia yang dinilai cukup mengecewakan. Oleh karenanya, dia memahami paket kebijakan reformasi hukum ala Jokowi sebagai upaya revitalisasi.

"Cakupan revitalisasi hukum itu memang sangat luas. Tetapi bisa dipastikan bahwa masyarakat lebih menunggu dan memperhatikan apa yang akan diupayakan presiden untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum," pungkasnya.