Banyak PNS stres saat pensiun, Pemprov Jabar setuju tunjangan naik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons baik rencana penambahan besaran tunjangan pensiunan PNS, serta cuti pendampingan melahirkan selama 1 bulan yang digulirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons baik rencana penambahan besaran tunjangan pensiunan PNS, serta cuti pendampingan melahirkan selama 1 bulan yang digulirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Hal itu disampaikan Sekda Jabar Iwa Karniwa saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (14/3).
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kapan rapat mingguan TPN Ganjar-Mahfud digelar? TPN Gelar Rapat Mingguan: Mantapkan Gerakan Blusukan Ganjar-Mahfud yang Tak Bisa Dilakukan Prabowo Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md, menggelar rapat mingguan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana PTPS mengawasi jalannya Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
"Kami tentu akan mengikuti aturan itu jika memang nanti disahkan. Tapi, jangan sampai peraturan itu disalahgunakan," ujarnya.
Iwa menilai kebijakan ini berdampak baik bagi psikologis pasangan suami istri untuk mencurahkan energinya kepada anak yang baru dilahirkan.
Dukungan pun bisa diberikan suami kepada istri. Hal ini diyakini bisa menciptakan suasana keluarga yang kondusif.
Menurutnya selama ini PNS tidak diatur untuk mengambil cuti panjang saat istri melahirkan. Pendampingan hanya dilakukan saat istri akan melahirkan, dan setelah melahirkan perannya digantikan oleh kerabat.
"Selama ini memang belum diatur, setelah melahirkan suami tetap kerja," paparnya.
Biasanya, jika ada PNS yang akan mempunyai anak, agar kinerjanya tidak terganggu, secara teknis hal tersebut bisa diatasi dengan melimpahkan pekerjaan pada staf yang posisinya lebih tinggi.
"Akan ada jalan keluar, tapi sekali lagi cuti ini harus dimanfaatkan benar untuk mendampingi istri dan bayinya," katanya.
Sedangkan terkait rencana menaikan tunjangan pensiunan bagi PNS, bisa menjawab kekhawatiran penghasilannya turun drastis. Selama ini pendapatan para pensiunan sebesar 10 persen dari penghasilan biasa. Padahal begitu pensiun kebutuhan lebih besar.
Menurutnya kebijakan ini merupakan apresiasi pusat dan keberpihakan kepada PNS, karena dengan perubahan tersebut selain membantu naiknya angka pensiun, kondisi APBN pun tidak akan terlalu berat.
"Ini juga harus menjadi perhatian bagi PNS agar merencanakan pensiun sejak jauh-jauh hari, agar tak kaget, pendapatan berapa pun seperlima atau sepertiganya harus ditabung," katanya.
Pemprov Jabar sendiri setiap tahunnya mencatat rata-rata 300 sampai 500 orang PNS pensiun. Angka ini dinilai Iwa sudah tepat mengingat beban belanja pegawai Pemprov bisa berkurang.
"Sejak saya di Asda IV itu, targetnya menurunkan belanja pegawai dari 30 persen menjadi 7 persen, sekarang sudah tercapai belanja pegawai hanya 7 sampai 8 persen. Artinya belanja publik lebih besar," paparnya.
Kini jumlah PNS Pemprov Jabar tercatat sekitar 12.300 menurun signifikan dari sekitar 16.000 orang. Di sisi lain pertambahan jumlah PNS dipastikan lebih sedikit di banding yang pensiun.
"Kebijakan ini sesuatu yang baik, karena banyak kasus, PNS begitu pensiun banyak yang stres dan sakit," pungkasnya.
Baca juga:
Nasib terkini rencana kenaikan gaji PNS hingga kepala negara
MenPAN tegaskan belum ada usulan kenaikan gaji presiden dan pejabat negara
Sri Mulyani bantah gaji presiden akan naik jadi Rp 553 juta per bulan
RPP gaji PNS diubah, gaji presiden jadi lebih dari Rp 500 juta
Pemerintah godok aturan baru pemberian gaji, penghasilan PNS akan naik