Bawaslu di Daerah Diminta Tidak Tolak Laporan Sengketa Pilkada
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta agar Bawaslu Kabupaten dan Kota tidak menolak pasangan calon (paslon), yang merasa hak konstitusionalnya terciderai dalam pencalonan Pilkada 2020 untuk mengajukan sengketa.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta agar Bawaslu Kabupaten dan Kota tidak menolak pasangan calon (paslon), yang merasa hak konstitusionalnya terciderai dalam pencalonan Pilkada 2020 untuk mengajukan sengketa. Dia mengungkapkan ada beberapa Bawaslu di daerah atau kabupaten menolak calon kepala daerah yang ditolak Surat Keputusannya oleh KPU.
"Sepanjang yang bersangkutan ikut mendaftar, maka sepanjang itu juga dia punya hak mengajukan sengketa ke Bawaslu," kata Bagja dalam keterangan pers, Senin (9/11).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
Bagja menilai dalam menentukan memenuhi unsur atau tidaknya seorang cakada dalam mengajukan sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota haruslah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan pusat. Hal tersebut kata Bagja penting untuk menjaga asas umum pemerintah.
"Ini penting untuk menjaga asas umum pemerintahan yang baik bagi Bawaslu di segala jajaran," ungkap Bagja.
Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, baik atau tidaknya penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu akan menentukan baik atau tidaknya lembaga Bawaslu menjadi lembaga penegakan hukum. Sebab itu Dewi meminta jajaran Bawaslu untuk terus belajar meningkatkan pengetahuan hukumnya dengan mempelajari segala bentuk putusan hukum pemilihan.
"Bentuk produk yang kita hasilkan dari penanganan pelanggaran dan sengketa memiliki nilai hukum yang tinggi," ungkapnya.
Baca juga:
Bawaslu Temukan 1.874 Dugaan Pelanggaran Pilkada & Rekomendasikan Pembatalan 6 Paslon
Atasi Banjir, Paslon Irman-Zunnun akan Integrasikan Drainase di Makassar
Survei Pilkada Ogan Ilir, Putra Wagub Sumsel Unggul dari Petahana
Ingin Hadiri Debat Pilkada Makassar, Satu Pendukung Calon Ditikam OTK
Gibran: Kalau Solo Benar-Benar ingin Jadi Kota Layak Anak, Narkobanya Disikat
Irman Yasin Limpo Beberkan Program Edukasi Toleransi di Debat Pilkada Makassar