Bawaslu Jateng periksa Wali Kota Salatiga & Bupati Banjarnegara

Pada aksi di bawah Patung Jenderal Sudirman, Salatiga itu, Yuliyanto turut berpartisipasi aktif dalam kampanye.

Aksi Wali Kota Salatiga Yuliyanto pada kampanye dukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa , Kamis (26/6) berbuntut panjang. Kampanye Yuliyanto itu diduga tidak dilaksanakan pada masa cuti sehingga melanggar ketentuan kampanye.

Pada aksi di bawah Patung Jenderal Sudirman, Salatiga itu, Yuliyanto turut berpartisipasi aktif dalam kampanye yang digelar Jaringan Mahasiswa Nusantara (Jaman). Wali Kota Yuliyanto ikut membubuhkan tanda tangan mendukung Prabowo di selembar kain, dan beroperasi meminta warga mencoblos calon presiden nomor urut satu.

"Saya mengimbau kepada segenap masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS pada 9 Juli untuk memberikan suara dalam pilpres. Jangan lupa memilih capres nomor urut satu yaitu Prabowo-Hatta," kata kader Golkar ini.

Tindakan Wali Kota Salatiga ini dipermasalahkan Tim Pemantau Pemilu dari Komite Penyelidikan Pemberantasan Korpsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Koordinator Tim Ronny Maryanto mengatakan, Yuliyanto diduga melanggar peraturan kampanye karena pada saat aksi dirinya tidak dalam masa cuti.

"Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Besok (hari ini) kami akan melapor ke Bawaslu Jateng," katanya, Jumat (27/6).

Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah mengatakan, pihaknya sudah mendengar dugaan pelanggaran tersebut. Selain Wali Kota Salatiga, juga ada laporan tentang dugaan pelanggaran oleh Bupati Banjarnegara Tejo Slamet Utomo. Untuk Tejo, kasusnya adalah diduga melakukan pengerahan PNS dan kepala desa untuk mendukung Prabowo - Hatta .

Abhan menyatakan, pihaknya juga akan memeriksa dua kepala daerah tersebut. "Jelas kami akan tindaklanjuti dengan memeriksa saksi terkait, pihak yang terlibat, termasuk bupati dan walikota. Saat ini baru pengumpulan bukti dan keterangan," katanya.

Seperti yang diberitakan merdeka.com sebelumnya, upaya pengerahan PNS oleh Bupati Banjarnegara dibenarkan oleh Sumardi. Salah satu kepala desa di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, ini menyatakan, bahwa di setiap kesempatan, Bupati Tejo selalu mengkampanyekan Prabowo .

Tidak hanya di depan masyarakat umum, tapi juga di acara-acara resmi PNS, lingkungan Wiyata Bhakti atau pensiunan PNS serta ke beberapa kelompok-kelompok petani.

Bupati Banjarnegara Tejo Slamet Utomo yang pada Pilkada Banjarnegara tahun 2011 lalu didampingi Wakil Bupatinya Hadi Supeno yang diusung PDI Perjuangan ini, secara terang-terangan dan banyak diketahui oleh warga mengkampanyekan pasangan capres Prabowo - Hatta . 

"Tidak hanya bupatinya sendiri. Sejak sebelum debat capres pertama digelar, dalam berbagai rapat formal maupun non formal selalu mengirimkan orang-orang kepercayaanya untuk memilih Prabowo - Hatta dalan setiap pertemuan," ungkapnya.

Di berbagai kesempatan, Bupati Banjarnegara menyatakan alasan mendukung Prabowo ada dua. Yakni Mantan Danjen Kopassus itu adalah Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sehingga pasti akan mensejahterakan petani. Alasan kedua adalah aktivitas Jokowi yang sering blusukan akan menghabiskan uang negara.

Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menyatakan, pihaknya memerintahkan Panwaslu Banjarnegara untuk mencari bukti-bukti pengerahan PNS dan kepala desa oleh Bupati.

"Saya akan memerintahkan Panwaslu Banjarnegara sampai pada tingkatan Petugas Penyuluh Lapangan(PPL) Bawaslu Jateng untuk melakukan proses klarifikasi. Selain itu juga untuk mencari bukti-bukti dan keterangan para saksi," katanya.

Bawaslu Jateng juga akan mengawasi lebih intensif terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, kepala daerah mempunyai tiga potensi pelanggaran. Yakni menggunakan forum resmi untuk mengkampanyekan pasangan calon tertentu di lingkungan pemerintahan.

Kedua, membuat keputusan-keputusan terkait upaya dukungan ke salah satu calon, dan ketiga menggunakan acara formal maupun nonformal untuk kampanye atau penggalangan dukungan.