Belum ada SK, Syafii Maarif belum mau disebut ketua tim independen
Dia juga belum mau membeberkan apa saja yang akan dilakukan tim independen untuk mengatasi kisruh KPK vs Polri.
Anggota Tim Independen Syafii Maarif mengaku belum bisa memberikan penjelasan panjang lebar terkait rencana kerjanya menangani kisruh Polri vs KPK. Syafii menyatakan, diperlukan landasan hukum dalam bentuk Keputusan Presiden sebelum tim independen ini memulai untuk bekerja.
"Tunggu SK dulu lah supaya kita punya landasan. Legalitas," kata Syafii usai rapat di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (27/1).
Syafii juga belum mau disebut sebagai ketua tim independen. Sebab, surat keputusan dari Presiden Jokowi tentang pembentukan tim ini belum keluar.
"Belum, belum ada SK-nya. Bisa berubah semua itu," tegasnya.
Sebelumnya, anggota tim independen Jimly Assiddiqie menyatakan bahwa pihaknya sudah menunjuk Syafii Maarif jadi ketua tim. Sementara dirinya jadi wakil dan sekretaris diberikan kepada Hikmahanto Juwana.
Kita pilih yang paling tua jadi ketua Pak Syafii Maarif. Saya wakil dan sekretarisnya Pak Hikmahanto," ujar anggota tim independen Jimly Ashiddiqie, di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa (27/1).
Jimly mengatakan, anggotanya yakni Mantan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, Mantan Wakapolri Oegroseno, Mantan Pimpinan KPK Erry Riana, Mantan Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan, Bambang Widodo Umar, Imam Prasodjo. Adapun tupoksinya, kata Jimly, di antaranya mencari fakta, masukan kepada Presiden terkait kisruh KPK vs Polri ini.
Baca juga:
JK: Kalau presiden bisa diperiksa, masak ketua KPK enggak?
Polri beri sinyal tak SP3 kasus Bambang Widjojanto
JK tegaskan tim independen tak kerdilkan peran Wantimpres
Komnas HAM siap selidiki kasus kriminalisasi Abraham Samad cs
Kisruh KPK & Polri, Wantimpres santai Jokowi bentuk tim independen
Syafii Maarif pimpin tim independen selesaikan konflik KPK vs Polri
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan baku tembak antara TNI-Polri dan KKB terjadi di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Di mana terjadi baku tembak antara TNI-Polri dan KKB di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana cara agar kolaborasi KPK dan Polri ini efektif? “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.