Beredar SPDP baru Setya Novanto, ini penjelasan KPK
kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku belum menerima SPDP atau pemberitahuan penetapan tersangka untuk kliennya. "Kita tidak ada terima sprindik, dan tidak terima SPDP," kata Yunadi.
Sejak sore, beredar di kalangan media Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Ketua DPR, Setya Novanto. Sumber merdeka.com di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan SPDP yang telah dikeluarkan untuk Setnov. Surat itu ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dan ditembuskan ke Pimpinan KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK, Deputi Bidang PIPM KPK dan Penuntun Umum Pada KPK.
"Iya benar, sudah naik penyidikan," kata sumber ketika dihubungi, Senin (6/11).
Dari surat yang beredar, SPDP itu bernomor Nomor Sprin.Dik-113/01/10/2017 dan dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2017. Penyidik menjerat Novanto sebagai tersangka terhitung sejak dikeluarkannya sprindik tersebut.
Berikut penggalan SPDP baru atas nama Setya Novanto yang beredar di kalangan awak media.
"Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto. Bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir Sugiharto, MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan."
"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHAP atas nama tersangka Setya Novanto." demikian penggalan SPDP tersebut.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang disebut oleh Agus Rahardjo sebagai orang yang meminta kasus korupsi e-KTP dengan terpidana Setya Novanto dihentikan? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
Juru bicara KPK Febri Diansyah belum bisa mengonfirmasi keabsahan surat tersebut. "Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi, yang pasti KPK sedang berusaha mendalami dan memperkuat konstruksi hukum dalam kasus e-KTP ini," ditambahkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku belum menerima SPDP atau pemberitahuan penetapan tersangka untuk kliennya.
"Kita tidak ada terima sprindik, dan tidak terima SPDP," kata Yunadi.
Dia menjelaskan, SPDP baru tersebut hanya isu belaka. Yunadi juga mengatakan yang menyebarkan informasi tersebut memiliki maksud busuk.
"Diduga yang menyebarkan ada maksud busuk," ungkap Yunadi.
Diketahui, Setya Novanto diduga bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), Andi Agusinus alias Andi Narogong, Irman dan Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi atas megaproyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.
Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Sebelumnya, Setnov sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan status tersangka tersebut setelah mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Setnov terhadap KPK.
Baca juga:
Sekjen Golkar tak menahu soal Setnov mangkir pemeriksaan KPK
KPK minta Novanto tak bawa nama Jokowi saat akan diperiksa
Kubu Setya Novanto dinilai salah tafsir putusan MK soal 'izin presiden'
Putusan MK soal 'izin presiden' jadi perdebatan, ini kata pengacara Setnov
Fadli Zon tak tahu aturan KPK harus izin Jokowi jika mau panggil Setnov
Fadli Zon janji tak akan pidanakan warganet yang bikin meme dirinya
Ini isi surat lengkap DPR untuk KPK soal pemanggilan Setya Novanto