Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat, 5 April 2024. 

Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

“Terkait bantuan program CBP, yang diberikan kepada masyarakat Januari-Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari 2023,” kata Muhadjir.

Menurutnya, pemberian CBP untuk mengurangi risiko bencana kelaparan akibat elnino.

“Tujuannya untuk memitigasi resiko bencana el nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” 

kata dia.

merdeka.com

Menurutnya, CBP bukan bagian dari bansos reguler seperti Kemensos.

“Merupakan kewenangan Bapanas, bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler. Namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah,” kata dia.

“CBP dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan,” sambungnya.

Sebelumnya, empat menteri telah tiba di Mahkamah Konstitusi MK, Jumat 5 April 2024.

Adapun empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Mereka diminta bersaksi terkait tugas dan fungsinya yang digadang-gadang mempengaruhi hasil dari Pilpres.

Mulanya Risma tiba lebih dulu sekitar pukul 07.20, tak berselang lima menit giliran Airlangga kemudian Sri Mulyani dan yang terakhir tiba adalah Muhadjir.

Keempatnya hanya melontarkan pernyataan singkat.

“Alhamdulillah (siap),” kata Airlangga saat tiba.

Sementara menteri lain tidak berkomentar hanya melemparkan senyum ke awak media.