BIN sebut polemik 5.000 senjata cuma masalah administrasi belum selesai
BIN sebut polemik 5.000 senjata cuma masalah administrasi belum selesai. Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menanggapi polemik masalah pembelian 5.000 senjata. Menurutnya, polemik tersebut karena lalai dalam koordinasi antar kedua belah pihak.
Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menanggapi polemik masalah pembelian 5.000 senjata. Menurutnya, polemik tersebut karena lalai dalam koordinasi antar kedua belah pihak.
"Ini masalah administrasi yang belum selesai dan pembicaraan lebih lanjut, komunikasi bersama antar kedua belah pihak, dan antar pimpinan yang ada di level atas bisa diwadahi untuk menghindari pertikaian-pertikaian yang akhirnya kontra produktif andai kata ini lantas menunjukkan suatu hal polemik-polemik seperti itu," kata Wawan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).
Ia berharap, masalah tersebut sudah selesai dan jika ada perbedaan pandangan, pihak terkait cepat melakukan koordinasi yang lebih intens. Sebab, Presiden sudah mengambil alih koordinasi untuk meredam polemik yang sedang ramai diperbincangkan publik.
"Nah ini karena sudah ditangani bahkan sampe tingkat presiden, bahkan ini dianggap selesai dan memang nanti kita juga sadari andai kata ada perbedaan-perbedaan pandangan di masa depan untuk dilakukan koordinasi yang lebih bagus hingga tidak ada polemik kembali dan kita ingin supaya kembali on the track," lanjutnya.
Pengamat Intelijen tersebut juga mengatakan, pengadaan barang merupakan hal penting untuk dibicarakan baik di DPR maupun di Dirjen Anggaran, serta transparansi antar lembaga. Lanjutnya, senjata tersebut bukanlah ilegal karena pihak terkait sudah melakukan mekanisme perizinan sesuai prosedur.
"Apalagi menyangkut masalah impor misalnya, tetapi ini kan kalau lihat dari persoalan kemarin kan semuanya legal dan tidak ada yang ilegal, meskipun impor mereka juga melalui mekanisme yang sudah di anggap selesai," tutupnya.
Baca juga:
Menhan: Semua pembelian senjata harus seizin saya!
Polemik 5000 senpi ilegal, Mabes Polri akan temui Menkopolhukam
Polri impor ratusan senjata buat Brimob, ini kata mantan Panglima TNI
Pengadaan senjata Brimob, Menhan akui koordinasi dengan Polri belum baik
Tak lengkap, Wiranto tunda pertemuan BIN, TNI dan Polri soal senjata
Wiranto sebut polemik soal senjata dapat diselesaikan dengan mudah
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).
-
Bagaimana Anies Baswedan berencana untuk memberantas tambang ilegal? “Saya sudah berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal, semua itu harus diberikan sanksi tegas dan dihukum,” tutupnya.
-
Siapa yang ingin dilibatkan dalam pemberantasan tambang ilegal? “Saya sudah berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal, semua itu harus diberikan sanksi tegas dan dihukum,” tutupnya.
-
Bagaimana cara mengenali pinjol ilegal? Menawarkan Langsung ke Nomor Pengguna Apabila ada pihak yang tiba-tiba menghubungi Anda dan menawarkan pinjaman online langsung lewat nomor Anda, maka menurut Friderica bisa dipastikan ilegal. Friderica menjelaskan jika ada aturan yang mengatur larangan pihak pemberi pinjaman online ke calon konsumen lewat kanal komunikasi pribadi atau nomor privat.Apabila terlanjur menerima panggilan tersebut, usahakan untuk selalu waspada. Jangan gampang terpikat dengan jebakan pinjaman online ilegal.
-
Apa yang dilakukan oleh IEG terkait kegiatan nonton bersama yang dilakukan secara ilegal? IEG mendapati adanya indikasi venue-venue di beberapa kota yang melakukan pelanggaran, yang mana para pelaku usaha ini melakukan kegiatan nonton secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
-
Bagaimana cara pemerintah mengatasi bisnis baju bekas impor ilegal? Sejumlah pemusnahan baju bekas impor ilegal telah dilakukan pemerintah sebagai upaya penindakan.