BKKBN Yakin Angka Stunting di Papua Tengah Segera Turun, Begini Caranya

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) RI, dokter Hasto berkunjung ke Papua Tengah.

Dalam kunjungan itu, Dokter Hasto memberikan materi penguatan penurunan stunting kepada delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Dokter Hasto mengatakan, penurunan prevalensi stunting merupakan kerja bersama.

Untuk itu, diperlukan komitmen dari kepala daerah dan seluruh stakeholder terkait.

“Termasuk mitra swasta yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah," kata dokter Hasto.

Yang menarik dalam pertemuan ini, perwakilan delapan kabupaten berkomitmen mengalokasikan anggaran tambahan yang bersumber dari APBD.

Papua Tengah memiliki cadangan dana dari Otonomi Khusus (Otsus), sehingga penurunan stunting diharapkan dapat dicapai lebih cepat dari daerah lain.

Dokter Hasto mencontohkan Puncak Jaya. Kabupaten ini memiliki medan yang sulit.

Namun dengan komitmen dan upaya menurunan stunting secara massif, percepatan penurunan stunting dipastikan akan terwujud.

"Dengan model Kabupaten Puncak Jaya, maka wilayah itu akan memberikan energi positif bagi daerah lain di Provinsi Papua Tengah. Puncak Jaya saja bisa, kenapa daerah lain yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai tidak bisa menurunkan stunting," kata Dokter Hasto.

Intinya, Papua Tengah bisa menurunkan prevalensi stunting melalui sumber daya yang dimiliki. Ditambah dukungan swasta seperti PT Freeport Indonesia, maka sebenarnya tidak ada hambatan bagi wilayah tersebut dalam menurunkan prevalensi stunting.

"Ada tiga faktor yang bisa dilakukan dalam penurunan stunting. Adalah mengubah pola makan, mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan yang terakhir mengetahui tentang sanitasi yang baik. Tentu dengan merubah tiga pola ini, masyatakat di Papua Pegunungan akan bebas dari stunting," tekan Dokter Hasto.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai berharap, delapan Bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah bisa lebih menggerakkan sumber daya yang dimiliki daerah, seperti penggunaan dana Otonomi Khusus.

"Ternyata di wilayah Provinsi Papua Tengah sudah banyak dilakukan dan hal ini merupakan tindakan positif bagi Bupati maupun Penjabat Bupati di delapan kabupaten," ujar Nerius.

Nerius mengakui, persentase penurunan prevalensi stunting belum signifikan.

Namun ditambah dengan komitmen dan ditunjang anggaran Otsus, diyakini angka tersebut akan turun dengan sendirinya.

Nerius menambahkan, dengan arahan dan masukan dari Kepala BKKBN, delapan kabupaten tersebut akan turun prevalensi stuntingnya.

Untuk diketahui, program BKKBN bukan hanya pengendalian jumlah anak, namun juga mengatur jarak kelahiran. Dengan mengatur jarak kelahiran, anak akan sehat dan risiko ibu meninggal bisa ditekan. Sehingga akan menurunkan munculnya stunting baru.