BKSAP DPR: Namibia Ingin Belajar Ketahanan Air dan Pangan dengan Indonesia

Ketua Delegasi Kunjungan Diplomasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan Namibia ingin belajar kepada Indonesia tentang menjaga ketahanan pangan, ketahanan air secara berkelanjutan untuk memberikan layanan akses air bersih bagi masyarakatnya.

Dia telah mengunjungi Namibia dan melakukan pembicaraan dengan parlemen setempat, di antaranya soal ketahanan pangan, ketahanan air, pertanian, perikanan, pendidikan, dan kebudayaan. Menurut dia, Namibia dengan iklim yang sangat berat menyebabkan terjadinya kekeringan yang parah dan terbatasnya sumber air.

"Namibia tidak memiliki banyak sumber air. Oleh karena itu Namibia ingin belajar kepada Indonesia tentang menjaga ketahanan air, agar bisa mengakses air bersih bagi masyarakat secara mandiri," 

kata Putu dalam keterangan resmi dilansir Antara, Selasa (11/6).

merdeka.com

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan serta cukup mampu mengelola air dengan kearifan lokal yang dimiliki.

Selain itu, menurutnya Indonesia juga baru saja menjadi tuan rumah Forum Air Dunia (World Water Forum) ke-10 di Bali Tahun 2024 yang menghasilkan komitmen agar parlemen dunia akan membentuk jaringan kaukus air dan mengutamakan berbagai kerjasama untuk menjaga ketahanan air.

Untuk itu, dia memastikan BKSAP DPR siap menjembatani potensi kerja sama berbagai bidang antara Indonesia dengan Namibia serta mencari solusi untuk mewujudkan teknologi air.

Selain ketahanan air, menurutnya sektor pertanian, perikanan dan pendidikan juga sangat penting bagi Namibia. 

Sejak 2009, Indonesia dan Namibia sudah bekerjasama di sektor pertanian melalui Universitas Gadjah Mada dan Universitas Namibia.

Dalam pertemuan dengan Nambia, dia mengaku membahas juga soal peningkatan konektivitas pergerakan barang agar Namibia bisa menjadi salah satu hub untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke Afrika, serta peningkatan wisatawan Indonesia ke Afrika.

"Namibia memberlakukan bebas visa kepada WNI baik yang memiliki diplomatic, dinas, dan regular paspor. Kita berharap, agar Indonesia mempertimbangkan untuk memberlakukan hal yang sama," katanya.