BPJS jamin pemegang kartu sehat tak dipersulit rumah sakit

"Alangkah indahnya kalau swasta dan negeri bisa terima. Seringkali rumah sakit kehabisan tempat tidur."

Presiden Joko Widodo kembali membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola BPJS kepada masyarakat. Kali ini, giliran buruh-buruh PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang langsung disambangi Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, seorang buruh menyampaikan aspirasi dan pengalamannya terkait BPJS. Dia mengaku telah memegang kartu BPJS namun ketika periksa ke rumah sakit masih saja di tolak.

"Saya kemarin pulang kerja kepala saya pusing, karena saya punya kartu ini saya ke puskesmas. Begitu masuk ditensi, sudah begitu saja, ternyata pusing masih. Akhirnya saya kontrol ke dokter, semua dicek. Kita harus bayar sendiri ke dokter," kata buruh tersebut menyampaikan pengalamannya di depan Jokowi, Jakarta, Selasa (28/4).

"Kemudian kendala di lingkungan saya, teman saya sehat begitu kerja pingsan, bawa kartu BPJS masuk ke swasta ke ICU, disuruh bayar Rp 7 juta. Kita akhirnya ke rumah sakit tidak swasta ngurus-ngurus akhirnya lewat," tambahnya.

Oleh sebab itu, para buruh berharap alangkah baiknya seluruh rumah sakit bisa menerima orang yang memegang kartu BPJS. Baik itu rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta.

"Alangkah indahnya kalau swasta dan negeri bisa terima. Seringkali rumah sakit kehabisan tempat tidur," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi meminta kepada Dirut BPJS Fahmi Idris untuk menjelaskannya. Menurut Fahmi, aspirasi dan pengalaman tersebut merupakan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan pengelolaan kartu BPJS.

"Ini masukan berharga kami akan cek rumah sakit yang menolak. Sesungguhnya kalau keadaan darurat, bahwa peserta KIS siapapun dalam keadaan darurat boleh masuk ke rumah sakit manapun," jelas Fahmi.

Kemudian dalam undang-undang kesehatan, kata Fahmi, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam keadaan darurat dan kalau menolak akan dipidana. Menurut Fahmi, masih ada sejumlah rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS.

"Tetap nantinya setelah ini kalau BPJS tidak bisa saya akan gunakan kewenangan saya untuk memaksa (rumah sakit swasta). Dulu waktu di Jakarta sama, kalau nggak dipaksa, RS hanya cari untung sendiri saya enggak mau," tegas Jokowi.