BPOM Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Selain BPOM, penghargaan secara simbolis diberikan kepada 4 lembaga di peringkat teratas lainnya.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meraih penghargaan peringkat pertama predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik kategori lembaga pemerintahan tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan secara simbolis berupa piagam dan piala terhadap BPOM yang mendapatkan nilai kepatuhan sebesar 95,3 diberikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus kepada Inspektur Utama BPOM Elin Herlina di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dilakukan oleh OPM dan simpatisannya? Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Kenapa BPOM mendukung penuh gaya hidup sehat? Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung penuh gaya hidup sehat yang saat ini menjadi tren masyarakat luas.
"Alhamdulillah sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan kepada Badan POM. Tentu, ini merupakan sebuah apresiasi, amanah, dan tugas yang harus kita terus tingkatkan ke depan,” ujar Elin Herlina dilansir Antara, Rabu (29/12).
Selain BPOM, penghargaan secara simbolis diberikan kepada 4 lembaga di peringkat teratas lainnya, yaitu Konsil Kedokteran Indonesia dengan nilai 92,55, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dengan nilai 89,79, Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan nilai 88,92, dan Badan Standarisasi Nasional dengan nilai 88,57.
Untuk diketahui, pada tahun 2021, lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI kembali menganugerahkan predikat kepatuhan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Penganugerahan dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Dengan demikian, kualitas pelayanan publik di Indonesia dapat diperbaiki dan ditingkatkan sekaligus mencegah terjadinya malaadministrasi.
Di samping itu, penganugerahan diharapkan mampu memotivasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melayani publik secara prima. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik kategori lembaga pemerintahan dilakukan terhadap 15 lembaga. Penilaian dilakukan sejak Juni 2021 sampai Oktober 2021. Selanjutnya, penilaian ditentukan berdasarkan standar layanan publik melalui media elektronik dan nonelektronik.
Penilaian melalui media tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan batasan website resmi instansi penyelenggara negara yang mempunyai domain go.id.
Penilaian terhadap lembaga pemerintahan dilakukan pada 109 produk layanan mereka. Penilaian yang dilakukan pihak internal Ombudsman RI itu dilaksanakan berdasarkan asas integritas, kepatuhan, keadilan, nondiskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.
Baca juga:
Ombudsman: Kepatuhan Pelayanan Publik Antara Pusat dan Daerah timpang
Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Publik Berbelit-belit dan Tak Responsif
Soal Mafia Tanah di Cakung, Ombudsman Bilang 'Agraria Paling Banyak Diadukan Warga'
Ombudsman: Perlu Perbaikan Kriteria Petani Penerima Pupuk Subsidi
Ombudsman Beberkan 5 Potensi Maladministrasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi