Bukan Cuma SYL, Hukuman Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono juga Diperberat jadi 9 Tahun Penjara
Selain pidana kurungan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengubah pidana denda terhadap Kasdi Subagyono, yakni menjadi Rp400 juta.
Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah vonis mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dari 4 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam rentang waktu 2020â2023.
Selain pidana kurungan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengubah pidana denda terhadap Kasdi Subagyono, yakni menjadi Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
- Hukuman Diperberat, SYL Tunggu Bukti Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Baru Ambil Langkah Hukum
- SYL Kembali Bantah Peras Uang Anak Buah di Kementan: Sekjen Kasdi Subagyono Patuh Aturan, Jadi Imam Saya Salat
- Fakta Persidangan Ungkap SYL Serahkan Duit Rp850 Juta 'Hasil Palak' di Kementan ke NasDem buat Daftar Pileg
- Mantan Anak Buah Melawan, SYL Disebut Copot Pejabat Kementan yang Tolak Bayar Tagihan Kartu Kredit Rp215 Juta
"Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 11 Juli 2024 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda," ucap Hakim Ketua Sugeng Riyono membacakan amar putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (10/9), seperti dikutip Antara.
Majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan anak buah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Kasdi Subagyono terlalu rendah.
Oleh sebab itu, pengadilan di tingkat banding menerima permohonan banding yang diajukan KPK dan mengubah vonis Kasdi Subagyono agar lebih dipandang adil.
"Menerima permintaan banding dari penuntut umum," ucap Sugeng.
Tuntutan Kasdi Subagyono
Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK pada hari Jumat (28/6) menuntut Kasdi Subagyono dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara.
Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (11/7), menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara kepada yang bersangkutan.
Komisi antirasuah tidak menerima vonis pengadilan di tingkat pertama tersebut sehingga mengajukan permohonan banding.
Pada perkara ini, Kasdi Subagyono didakwa memaksa para pejabat eselon I pada Kementerian Pertanian RI beserta jajaran memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran untuk membayarkan kebutuhan pribadi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.
Vonis SYL Ditambah
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sebelumnya juga memperberat pidana penjara mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Vonis SYL yang semula 10 tahun penjara kini diperberat menjadi 12 tahun penjara.
"Menjatuhkan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan," kata Hakim Ketua Artha Theresia dalam putusan dibacakan di PT DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).
- Fakta Ari-Ari Kucing yang Menarik Diketahui, Penyalur Nutrisi dan Oksigen
- Kini Terlihat Makin Langsing, ini Foto-foto Terbaru Tasyi Athasia yang Berhasil Turun 10 Kg dalam Waktu 2,5 Bulan
- Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau
- Kisah Habib Keramat Empang dari Bogor, Sosoknya Bikin Bingung Belanda saat Dipenjara
- 13 Contoh Dialog Anekdot Lucu & Menyindir, Sangat Menghibur
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024