Bupati Faida Cuti, Tensi Hubungan Politik Pemkab-DPRD Jember Mulai Mencair
Suasana politik di Jember mulai berubah. Terhitung sejak Jumat (26/09) lalu, bupati Jember, dr Faida resmi cuti selama 70 hari untuk mengikuti masa kampanye Pilkada 2020. Sebagai gantinya, Gubernur Jawa Timur menunjuk Wakil Bupati, KH Muqit Arief untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Suasana politik di Jember mulai berubah. Terhitung sejak Jumat (26/09) lalu, bupati Jember, dr Faida resmi cuti selama 70 hari untuk mengikuti masa kampanye Pilkada 2020. Sebagai gantinya, Gubernur Jawa Timur menunjuk Wakil Bupati, KH Muqit Arief untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Sejumlah gebrakan dilakukan Muqit di hari Senin (28/09). Pada hari pertamanya bekerja secara efektif sebagai plt Bupati Jember tersebut, Muqit mengumpulkan sejumlah pejabat penting di Pemkab Jember untuk mengikuti apel pagi.
-
Kapan Raden Adipati Djojoadiningrat menjabat sebagai Bupati Rembang? Mengutip laman Potolawas, Raden Adipati Djojoadiningrat diketahui menjabat sebagai Bupati Rembang ke-7.
-
Mengapa Aming dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Keluarga jadi salah satu faktor terpenting bagi seorang anak. Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Siapa yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Siapa yang dijenguk oleh Bupati Ipuk di Kecamatan Genteng? Di sela kegiatan Safari Ramadan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjenguk seorang lanjut usia (lansia), Jumhari, yang sakit dan tinggal sebatang kara, di Kecamatan Genteng, Selasa (26/3).
-
Kenapa Bupati Ipuk menjenguk Jumhari? Ipuk mengatakan, kunjungannya ke lansia sakit merupakan usaha pemerintah untuk memastikan kondisi kesehatan lansia di Banyuwangi.
Dalam apel yang apel dimulai pukul 07.00 WIB itu, Muqit menegaskan seluruh jajaran Pemkab Jember harus menjaga netralitas dan profesionalitas selama Pilkada 2020.
Usai apel, Muqit memulai safari dengan berkunjung ke kantor DPRD Jember. Ini menjadi peristiwa langka, terutama sejak memanasnya hubungan Pemkab Jember dan DPRD. Dalam kunjungan tersebut, Muqit ditemui oleh seluruh pimpinan DPRD Jember.
"Saya ingin mencairkan suasana dan komunikasi dengan dewan. Sebenarnya, saya ingin mengundang DPRD Jember ke kantor saya, tetapi tidak ada salahnya saya mengawalinya dulu dengan berkunjung ke sini," ujar Muqit kepada awak media usai pertemuan dengan pimpinan DPRD Jember.
Sejak awal menjabat pada tahun 2015, hubungan bupati Faida dengan DPRD memang kerap memanas. Bahkan, saat pelantikan DPRD Jember pada periode 2019-2024, Faida tidak hadir dan memilih menghadiri acara di ormas yang dekat dengan dirinya.
Padahal, DPRD Jember hasil pemilu 2019 lebih dari separuhnya adalah anggota baru. Sejak awal menjabat, Faida juga diketahui jarang melibatkan Muqit dalam pengambilan seluruh keputusan penting.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam itu, Muqit yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Mirfano juga membahas soal APBD 2020 yang macet, serta RAPBD 2021.
Kepada DPRD, Muqit juga menyatakan komitmennya untuk menaati arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki terlebih dulu susunan birokrasi di Pemkab Jember. Sebelumnya, masalah susunan birokrasi atau Kedudukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja (KSOTK) ini menjadi salah satu pemantik pemakzulan terhadap bupati Faida.
"Kita sudah sepakat, yang lalu biarlah berlalu. Kita akan upayakan (pembahasan APBD 2020 dan RAPBD 2021) bisa sesimpel mungkin tapi tidak menabrak aturan. Kita sudah ketemu hati dan niat, waktu 70 hari ini akan saya kerjakan dengan benar-benar efektif," ujar alumnus Pondok Pesantren An-Nuqoyah, Sumenep itu.
Sebelumnya, DPRD Jember juga mensyaratkan agar pembahasan APBD 2020 harus didahului dengan perbaikan KSOTK, agar tidak menimbulkan masalah legalitas di kemudian hari. Terkait hal tersebut, Muqit menyatakan bahwa masalah pengembalian KSOTK bisa dilakukan dalam waktu singkat, tanpa berbelit-belit seperti sebelumnya.
"Proses menuju itu sudah berjalan. Ada beberapa peraturan bupati yang harus dicabut, tinggal mengundangkan saja. Konsultasi dengan Pemprov dan Kemendagri juga sudah berjalan kok," tambah Mirfano, Sekda Jember saat mendampingi Muqit.
Langkah Muqit yang bersedia memperbaiki komunikasi dengan legislatif di hari pertamanya bekerja secara efektif, disambut hangat pihak DPRD Jember. "Ini luar biasa. Kami bersyukur, bahwa kebekuan komunikasi eksekutif-legislatif selama bertahun-tahun bisa cair dengan kehadiran beliau di sini. Saya melihat, beliau ikhlas, tulus tanpa ada motif pencitraan dalam melakukan langkah perbaikan," ujar Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember dalam kesempatan yang sama.
Pihak DPRD Jember juga menyatakan siap untuk kerja maraton menyelesaikan APBD Jember 2002 serta RAPBD 2021. Jember saat ini tercatat sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang hingga hari ini belum memiliki APBD hasil kesepakatan eksekutif-legislatif.
"Kata kuncinya, kami sepakat untuk sesuai prosedur. Karena itu, kami mohon doa juga dari warga Jember mudah-mudahan komitmen yang luar biasa dari Pak Yai Muqit ini mendapat ridho dari Allah. Target kami secepatnya, kalau melihat waktu, mungkin 15-20 hari sudah selesai itu Perda (APBD 2020)," pungkas Itqon.