Buru eks petinggi Lippo di luar negeri, KPK minta bantuan Interpol
Buru eks petinggi Lippo di luar negeri, KPK minta bantuan Interpol. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyebut KPK sudah mengambil ancang-ancang jika yang bersangkutan tetap sulit didatangkan ke Indonesia. KPK akan bekerjasama dengan Interpol.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro sedang berada di luar negeri. KPK pun bergegas melakukan upaya dengan beberapa lembaga antikorupsi internasional untuk memburu orang yang terduga sebagai otak pemberian suap ke panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyebut KPK sudah mengambil ancang-ancang jika yang bersangkutan tetap sulit didatangkan ke Indonesia. KPK akan bekerjasama dengan Interpol.
"Sudah ada (kerja sama) beberapa dengan yang berkaitan corruption agencies seperti CPIB (Singapura), MACC (Malaysia), SFO (Inggris), FBI (Amerika Serikat). Seandainya susah sekali yang bersangkutan hadir kita akan meminta bantuan Interpol " ujar Laode menegaskan, Jakarta Selatan, Selasa (15/11).
Upaya KPK pun mulai digerakkan dengan keberangkatan Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Wakil Ketua, KPK Saut Situmorang ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Laode menuturkan, keberangkatan keduanya tidak lepas untuk melakukan kerjasama antara KPK dengan Central Intelligence Agency (CIA) dalam hal tindak pidana korupsi.
"Kemarin Pak Saut dan Pak AR (Agus Rahardjo) dari sana jadi kami sudah bekerjasama dengan baik karena itu kita sudah meratifikasi CIA agency untuk saling membantu enforcement agency khususnya yang berhubungan dengan lembaga lembaga antikorupsi," tandasnya.
Diketahui, Eddy Sindoro sekaligus mantan petinggi Lippo Group itu sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Pemanggilan pertamanya yakni tanggal 20 Mei, dilanjutkan pemanggilan kedua 24 Mei, dari kedua panggilan tersebut tidak satu kali pun Eddy muncul batang hidungnya di KPK. Komisi anti rasuah itu pun kembali memanggil untuk ketiga kalinya 1 Agustus, terulang lagi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.
KPK juga sudah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Eddy selama 6 bulan tertanggal 26 April. Alasan KPK mengajukan cegah terhadap Eddy lantaran diduga dia turut terlibat atas pemberian suap kepada panitera sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
Eddy Sindoro meminta staf legal PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti untuk mengirimkan uang kepada Doddy untuk diserahkan ke Edy Nasution agar menunda proses pelaksanaan warning (peringatan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited meski telah lewat batas waktu.
Hal ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menyeret Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno dengan barang bukti berupa uang tunai Rp 50 juta. KPK juga menggeledah tiga lokasi seperti kantor PT Paramount Enterprise di Gading Serpong Boulevard Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ruang kerja milik Nur Hadi di Mahkamah Agung. Pada penggeledahan di setiap lokasi KPK mengamankan beberapa dokumen dan barang elektronik.
Baca juga:
KPK pastikan petinggi Lippo Group kabur ke luar negeri
Terdakwa suap hakim PN Jakpus didakwa pasal percobaan penyuapan
KPK akan dalami memo yang dirobek Nurhadi soal perkara Lippo Group
Tak kalah menarik:
Cara hemat Prancis simpan server internet di bawah tanah
Betapa jahatnya, 7 penelitian yang berani korbankan nyawa kaum lemah
Jangan buang rambut jagung! Ini 7 manfaat sehatnya
Ini yang akan kamu alami saat tubuhmu kekurangan cairan
Mewahnya resepsi pernikahan Sandra Dewi, bak dongeng Cinderella