Buruh Minta PKS dan Demokrat Bantu Inisiasi Legislatif Review UU Cipta Kerja
"Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif, kami berharap itu, untuk melakukan legislative review,"
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah serikat pekerja dan federasi buruh berencana meminta kepada DPR RI melakukan legistalif review terhadap Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Surat permintaan akan disampaikan kepada 9 fraksi partai di DPR.
"Kita mempersiapkan dan sudah kami kirim surat kepada sembilan Fraksi di DPR RI dengan tembusan Pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Tentang permohonan buruh termasuk KSPI meminta kepada DPR secara konstitusional agar melakukan legislatif review," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (21/10).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan AHY mulai bertugas sebagai ketua partai Demokrat? Sebelum bertugas sebagai ketua partai Demokrat di tahun 2016, AHY sempat menduduki pangkat Mayor.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa tugas khusus yang diberikan Prabowo kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Bagaimana cara kerja demokrasi di Indonesia? Ideologi Demokrasi Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan.Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat.Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
Menurutnya, langkah tersebut sudah sesuai dengan konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam mengajukan legislatif review.
"UUD 1945 pasal 22A yang kemudian melegitimasi mendelegasikan ke dalam UU PPP Nomor 15 Tahun 2015 memungkinkan legislative review. Termasuk dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk UU, sehingga DPR berwenang membuat sebuah UU baru untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review," imbuhnya.
Atas hal itu lah, Said meminta kepada seluruh Fraksi di DPR tidak mendiamkan aspirasi masyarakat dengan mengusulkan agar UU Omnibus Law Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terkhusus kepada kedua Fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS yang memutuskan menolak undang undang tersebut.
"Khususnya 2 fraksi yang menolak keras omnibus law UU Cipta Kerja. Kita tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki, aksi-aksi perlawanan, penolakan dari masyarakat yang begitu meluas dari serikat buruh. Jangan tunggu jatuh korban, DPR harus menggunakan haknya legislative review," katanya.
KSPI Minta Bantuan ke Demokrat dan PKS
Lebih lanjut, Said Iqbal menagih sikap anggota dari F-Demokrat dan F-PKS agar mendukung dan ikut bersurat ke pimpinan DPR agar menyetujui melakukan legislatif review.
"Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat harus mengambil inisiatif, kami berharap itu, untuk melakukan legislative review. Harusnya mengambil inisatif atas surat yang kami kirim untuk mengirimkan, berapa orang Fraksi PKS anggotanya, Demokrat berapa, total semua berapa, itu sudah berapa orang. Sudah lebih dari cukup untuk mengambil inisiatif merespons surat KSPI melakukan legislative review," jelasnya.
Menurutnya, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS sebagai pihak yang jelas menolak undang undang sapu jagat tersebut. Seharusnya memiliki langkah-langkah inisiatif, jangan berlindung di aksi unjuk rasa.
"PKS dan Demokrat kalau memang benar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja harusnya ambil inisiatif, jangan berlindung di balik aksi-aksi massa," lanjut dia.
(mdk/ray)