DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada
PP Muhammadiyah Terima Pengelolaan Tambang, PAN: Wajar karena Ikut Berjuang saat RI Dijajah

PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli.

Muhammadiyah
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Mahfud MD
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Mahfud MD
Gara-Gara Ini Cucu SYL Batal Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU

SYL berharap proses hukum yang tengah menjeratnya.

syl
Respons KPU soal Polemik Cawabup Petahana Maros Didiskualifikasi di Pilkada 2024

Afifuddin pun enggan merespon terkait langkah Suhartina Bohari menggugat keputusan KPU Maros.

KPU
Buka Suara Mardiono Jelaskan Alasan Muktamar PPP Dipercepat

Nantinya dalam muktamar akan ditentukan pengurus baru partai berlambang Ka'bah tersebut.

Muhamad Mardiono
Menteri Bahlil: Prabowo Setuju Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

tambang
Asa PPP Masuk Parlemen Pupus, Sengketa Pileg 2024 di Dapil Gorontalo 6 Ditolak MK

Keputusan MK itu membuat upaya PPP mengejar selisih ambang batas 4 persen semakin pupus.

sengketa pileg di mk
Muhammadiyah Beberkan Sederet Alasan Akhirnya Terima Izin Kelola Tambang

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran izin Kelola tambang dari pemerintah.

Muhammadiyah
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

PKB
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Putusan MK
Ketum PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan PPN 12 Persen

Haedar meminta agar pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan PPN naik menjadi 12 persen.

PPN 12 persen