'Buzzer Kerap Manipulasi Fakta Bisa Pecah Belah Rakyat'
Keberadaan buzzer atau pendengung di era media sosial (medsos) tidak bisa ditepikan. Tentu yang perlu diingatkan agar buzzer memiliki etika dalam menyebarkan berita atau opini ke masyarakat.
Keberadaan buzzer atau pendengung di era media sosial (medsos) tidak bisa ditepikan. Tentu yang perlu diingatkan agar buzzer memiliki etika dalam menyebarkan berita atau opini ke masyarakat.
"Bila buzzer memanipulasi opini publik, memanipulasi fakta maka itu salah. Kalau itu terjadi tentu buzzer harus dihapuskan karena bukan hanya membahayakan negara, tetapi bisa memecah belah rakyat," ujar Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio dalam keterangannya, Rabu (9/10).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi warga Jakarta saat ini? Belakangan ini, kualitas udara Jakarta jadi sorotan masyarakat.
-
Apa julukan internasional Jakarta? Istilah ini agaknya masih asing di telinga masyarakat Indonesia, terlebih bagi warga Jakarta itu sendiri. Padahal, kepopulerannya sudah lama melekat di kalangan internasional. Menariknya, sematan kata “The Big Durian” membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
-
Kapan gempa Jogja terjadi? Peristiwa gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 menyisakan pengalaman traumatik bagi sebagian warga Yogyakarta, khususnya mereka yang tinggal di Kabupaten Bantul. Guncangan gempa yang begitu kuat menyebabkan banyak rumah runtuh.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Yang paling menakutkan, lanjut Hendri, bila kemudian buzzer-buzzer ini dianggap sebagai salah satu pendorong untuk membenci kelompok lainnya.
"Kalau menurut saya, buzzer yang demikian harus dihilangkan. Itu kan mudah bagi pemerintah. Harusnya bisa, paling enggak segera dilakukan screening terhadap buzzer dan mengajak semua pihak tidak menggunakan buzzer untuk kegiatan negatif," tuturnya.
Hendri menilai, keberadaan buzzer ini harus dibedakan dengan medsos. Medsos sisi positifnya lebih banyak. Paling kentara dengan adanya medsos setiap orang bisa berpendapat tanpa harus menunggu media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar memuat pemikiran individu yang lain.
Selain itu, dengan medsos, orang bisa lebih eksis mengeluarkan pendapatnya. Tapi, menurut dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini, masalahnya adalah banyak orang yang justru bukan menyuarakan opini di medsos, tetapi hanya membaca opini orang lain. Dengan adanya opini orang lain di medsos, maka kemudian medsos dianggap sebagai wahana yang bisa mengatur opini orang lain.
Hendri melanjutkan, karena fenomena itu kemudian dimanfaatkan orang-orang yang memanfaatkan medsos untuk kepentingannya dengan menggunakan buzzer. "Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi orang yang memiliki opini sama dengan dia. Jadi ini untuk mempengaruhi opini orang lain," tutur Hendri.
Hendri menilai, sejauh pengamatannya, keberadaan buzzer sangat efektif untuk melakukan propaganda. Pasalnya, rata-rata para buzzer memiliki follower banyak. Itulah yang membuat buzzer sangat laris, tidak hanya diagenda politik, tetapi juga untuk mempromosikan sesuatu.
Sebenarnya, kata Hendri, keberadaan para buzzer ini mudah dikenali. Caranya mereka pasti menggiring opini yang sama, isu yang sama, meskipun caranya berbeda. Untuk itu, ia mengimbau di tengah kondisi negara yang belum stabil setelah Pemilu, para buzzer harus menggunakan hati nuraninya menjaga perdamaian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Gunakanlah buzzer-buzzer ini untuk kebaikan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang justru memutarbalikkan fakta yang akhirnya bisa menghancurkan negara ini," pungkasnya.
Baca juga:
Kata Menkominfo Soal Menjamurnya Buzzer di Media Sosial
Polri Soal Penertiban Buzzer: Yang Jadi Masalah Aktif Sebarkan Isu Provokasi
VIDEO: Istana Merasa 'No Problem' Banyak Buzzer Pendukung Pemerintah
Moeldoko Minta Buzzer Gunakan Kata yang Baik, Jangan Saling Menyakiti
Ngabalin Lebih Setuju Buzzer Antipemerintah Ditertibkan
Moeldoko: Buzzer Harus Ditinggalkan, Pemilu Sudah Selesai