Cari Harun Masiku, KPK Geledah Rumah Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman advokat Partai PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah terkait pengusutan Harun Masiku dari kasus suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) Caleg DPR RI 2019-2014.

Tim hukum PDIP, Johannes Tobing menyebut penggeledahan tersebut terjadi 3 Juli lalu di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Nah, jadi tanggal 3 Juli hari Rabu kemarin, penyidik KPK yang dipimpin oleh saudara Rossa, itu berjumlah 16 orang, datang ke rumah saudara Doni Istiqomah," kata Tobing kepada wartawan di gedung Dewas KPK, Selasa (9/7).

merdeka.com

"Nah, dalam waktu mereka datang itu, melakukan pemeriksaan, melakukan penggeledahan, melakukan juga penyitaan. Nah, yang kurang lebih mereka lakukan penggeledahan, penyitaan, bahkan pemeriksaan itu ada kurang lebih 4 jam," sambung Tobing.

Tobing menyebut penggeledahan yang berlangsung selama berjam-jam tersebut. Penyidik KPK mengamankan 4 barang bukti elektronik milik keluarga Donny. Pun pada saat penggeledahan itu terjadi, kata Tobing, Donny tidak ada di lokasi.

"Ada alat komunikasi handphone ada empat, dua itu milik istrinya. Jadi yang lucunya adalah handphonenya pak Doni ini malah tidak disita. Jadi yang ada tablet, handphone milik istrinya," ucap Tobing.

merdeka.com

Menurut tim hukum PDIP tindakan penggeledahan yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti juga terdapat unsur intimidasi, sebab ada anak-anak dari pada Donny salah satunya yang masih berusia sembilan bulan.

Disatu sisi, dengan adanya tindakan penggeledahan itu membuat anak-anak Donny mengalami rasa trauma.

"Ini kan bagian-bagian yang dilaksanakan oleh seorang penyidik harusnya kan bisa mengesampingkan dulu nih. Segi kemanusiaan untuk menyampingkan anak-anaknya," pungkasnya.

Pengusutan kasus Harun Masiku hingga saat ini masih terus dilakukan dengan menelisik informasi dari handphone milik Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang beberapa waktu lalu telah disita oleh penyidik.

Selain handphone Hasto, ada juga buku catatan yang berisikan startegi pemenangan PDIP dalam Pilkada 2024.

Buntut dari penyitaan itu pun malah membuat kubu PDIP meradang dengan membuat laporan ke Dewas KPK, Komnas HAM, hingga gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Mereka menggugat KPK agar segera mengembalikan handphone dan buku catatan karena tidak ada kaitannya dengan keberadaan Harun yang saat ini terus diselidiki penyidik antirasuah.