Cegah korupsi, KPK kumpulkan seluruh calon kepala daerah Jabar
Cegah korupsi, KPK kumpulkan calon kepala daerah di Jabar. Basaria mengatakan, biasanya, KPK melakukan pembekalan mengenai antisipasi korupsi kepada kepala daerah terpilih. Baru pertama kali ini pihaknya melakukan kepada pasangan calon.
Seluruh Pasangan Calon (paslon) yang bertarung dalam Pilkada Jabar dikumpulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Selain 52 pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan empat pasangan calon tingkat provinsi di Jabar.
Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan penyelenggara Pilkada. Langkah yang dilakukan KPK bermaksud memberikan pembekalan mewujudkan proses Pilkada yang berintegritas.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Hal itu berkaca pada beberapa kasus kepala daerah yang menjalani proses hukum karena diduga terlibat kasus korupsi.
Basaria mengatakan, biasanya, KPK melakukan pembekalan mengenai antisipasi korupai kepada kepala daerah terpilih. Baru pertama kali ini pihaknya melakukan kepada pasangan calon.
Alasannya tidak lepas dari beberapa kasua yang sudah ditangani KPK melibatkan pasangan yang belum menjadi pimpinan daerah.
"Karena faktanya yang ditangani KPK sebelum menjadi kepala daerah sudah ada yang melakukan korupsi. Kita harapkan supaya bapak dan ibu tidak masuk ranah korupsi," ujarnya dalam sambutan, Selasa (17/4).
Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil ini pun merupakan bagian dari tugas KPK. Karena, selain menindak, lembaga antirasuah juga punya tanggung jawab mencegah korupsi.
Dalam kesempatan itu, ia memberikan gambaran modus tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di sebuah pemerintahan dalam masa Pilkada. Jika petahana, mereka meminta ijon kepada kepala dinas untuk biaya pilkada.
"Biasanya dilakukan dengan memungut 10 - 30 persen dari proyek yang sedang dikerjakan," tuturnya.
Sudah tangkap 93 kepala daerah
KPK sejauh ini sudah menangkap 93 kepala daerah yang terlibat korupsi. Mereka masing-masing 18 gubernur dan 75 bupati/walikota.
Kasus mereka kebanyakan bermula mencari tambahan biaya untuk urusan pilkada yang tinggi. Berdasarkan kajian Kemendagri, biaya kampanye tingkat bupati/walikota itu mencapai Rp 20 - Rp 30 miliar. Sementara kekayaan paslon rata-rata secara umum Rp 7 - Rp 9 miliar.
"Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tak lepas karena biaya Pilkada tinggi. Mereka harus mencari duit lebih untuk menutupi biaya yang dikeluarkan selama Pilkada," ucap Basaria.
Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh peserta Pilkada di Jabar untuk hati-hati dan tidak melakukan penyelewengan yang serupa.
"(Kepada calon kepala daerah) Kita harap nanti kalau sudah terpilih tidak termasuk dalam grup itu," tuturnya.
Baca juga:
KPK libatkan jaksa, penyidik, dan ahli untuk dalami kasus Bank Century
Anggota DPRD Malang Wiwik Hendri Astuti jalani pemeriksaan perdana
e-KTP ganda masih ditemukan, KPK minta pemerintah & DPR sempurnakan SIN
PPATK berniat batasi transaksi uang tunai
KPK usul transaksi tunai dibatasi maksimal Rp 25 juta