Cerita Lengkap Bupati Halmahera Utara Kejar Demonstran Pakai Parang
Sebelum mengejar massa pakai parang, Bupati Frans telah menegur massa aksi untuk kembali pulang.
Cerita Lengkap Bupati Halmahera Utara Kejar Demonstran Pakai Parang
Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara Frans Manery membubarkan massa demonstran menggunakan parang. Para pendemo menggelar aksi di Tobelo, ibu kota kabupaten setempat.
- Masa Menjabat Wapres, Cerita Hamzah Haz Tidak ada yang Mengganggu di Sektor Keamanan
- Gugatan Perdata Rp700 M Eks Stafsus Gubernur Sulsel terhadap 2 Media dan Jurnalis Ditolak Hakim
- Mengenal Suku Togutil, Kelompok Etnis yang Hidup secara Nomaden di Kawasan Hutan Pulau Halmahera
- Kena OTT KPK, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Punya Harta Rp6,4 Miliar
Frans Manery menyatakan, sebelum mengejar massa dengan sebilah parang, dia telah menegur massa aksi untuk kembali pulang, hanya saja massa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.
Menurut Frans, tindakan yang dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala daerah karena dirinya berdalih tidak memakai atribut.
"Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi," kata Frans. Dikutip dari Antara, Minggu (2/6).
Seperti diketahui, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Halut, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati dan Hotel Marahai.
Mereka menggelar refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Aksi itu diwarnai dengan aksi penolakan kedatangan artis Ibu kota, di antaranya Mario G Klau dan komika Mongol Stres yang akan menghibur masyarakat di Lapangan Do'Omu Matau.
Bupati Halut Frans Manery yang tidak terima kemudian mengejar para pendemo menggunakan sebilah parang.
Para pendemo lari berhamburan saat mengetahui Bupati Halmahera Utara membawa sebilah parang. Dia mengejar mereka hingga berlarian ke rumah warga.
Dalam video yang beredar, Bupati Frans Manery menggunakan kemeja putih dan didampingi dua orang pengawal.
Sementara itu, Ketua GMKI Halut, Rivaldo Djini mengatakan, unjuk rasa itu sebagai bentuk keprihatinan atas gaji honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 Desa yang saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halut.
Mahasiswa mengkritik Pemda yang mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota yang tentu memakan anggaran APBD yang cukup besar.
"Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar utang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Halut bijak dalam mengatur keuangan yang bisa menghasilkan PAD bukan justru membuat agenda yang menguras APBD.