Cerita Mendagri Temukan Calon Kepala Daerah Tempatkan Orang Titipan di Bawaslu
Tito mengatakan Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang memiliki perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga di kecamatan.??
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelaraskan pemahaman kepada seluruh jajarannya di daerah terkait pentingnya independensi dan transparansi sebagai lembaga pengawas pemilu.
"Problemnya adalah bagaimana membuat (jajaran Bawaslu) berpikir sama. Ini manusia semua yang memiliki banyak kepentingan, banyak perbedaan sehingga menjadi masalah di lapangan," katanya saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 yang diselenggarakan Bawaslu RI secara virtual, Kamis (26/8).
-
Kapan Tollund Man meninggal? Faktanya, para ilmuwan meyakini dia dibunuh antara tahun 405 dan 380 SM.
-
Kapan Arca Totok Kerot ditemukan? Pada tahun 1981, penduduk melaporkan adanya benda besar dalam gundukan di tengah sawah. Gundukan tersebut digali hingga terlihat sebuah arca. Penggalian hanya dilakukan setengah badan saja yaitu pada bagian atas arca.
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Di mana Betrand Peto berburu tikus? Baru-baru ini, saat berada di kampung halamannya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Betrand Peto membagikan momennya saat ikut berburu tikus di sawah bersama kerabat dan beberapa orang di kampung halamannya.
-
Kapan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir? Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo lahir pada 7 Januari 1905, di Cepu, Jawa Tengah.
Dia menceritakan pengalamannya menemukan konflik kepentingan dalam pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten saat dirinya menjabat sebagai kepala kepolisian daerah (kapolda). Para kandidat calon kepala daerah mulai bertarung dengan menempatkan orang titipan mereka untuk menjadi anggota Bawaslu di tingkat kabupaten.
"Saya pernah jadi Kapolda Papua dua tahun, Kapolda Metro Jaya satu tahun, mengalami pada waktu memilih komisioner Bawaslu tingkat kabupaten saja, itu sudah ramai hiruk pikuknya, pertarungan para kandidat untuk menaruh orangnya, sama seperti pemilu sendiri sudah itu," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Kondisi tersebut juga terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah yang berisi orang-orang titipan. Tito menemukan adanya praktik politik transaksional dalam pelaksanaan pilkada.
"Juga dengan KPU, itu naruh orang sendiri supaya nanti memenangkan mereka; dan transaksional itu banyak sekali," tambahnya.
Tito mengatakan Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang memiliki perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga di kecamatan.
"Bawaslu itu sama dengan KPU, lembaga yang luas sekali, memiliki jejaring di 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota. Sudah menjadi lembaga permanen di tingkat kecamatan ada," jelasnya.
Oleh karena itu, Tito meminta Bawaslu membuat kajian untuk memperkuat lembaga pengawas pemilu dan jajarannya agar menjadi institusi yang kredibel, khususnya di tingkat panitia pengawas kecamatan (panwascam) dengan jumlah hingga lebih dari 5.000 kecamatan.
"Bagaimana membuat agar tidak terjadi moral hazard dan menutup celah seminimal mungkin agar tidak terjadi pelanggaran atau disalahgunakan," tutupnya.
Baca juga:
Mendagri: Kita Harus Lebih Percaya Diri untuk Pemilu 2024
Sambangi KPU Partai PRIMA Siap Tarung di Pemilu 2024, Ajak Rakyat Lawan Oligarki
Sekjen PDIP Sebut Tunggu Momentum Tepat Bahas Koalisi dengan Gerindra
Indikator: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Meroket, Anies Baswedan Turun
Hasto Akui PDIP dan Gerindra Bahas Pemilu 2024 di Ruang Tertutup