Dasco Nilai Pembatasan Transportasi Umum di DKI Sudah Tepat
Namun demikian, lanjut Dasco, kebijakan ini perlu juga diikuti dengan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat secara detail serta terperinci.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat suara soal kepadatan dan antrean panjang di stasiun-stasiun moda transportasi massal. Hal tersebut ditengarai akibat pembatasan jam operasional yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Dia menilai, kebijakan tersebut sesungguhnya sudah tepat sebagai upaya Pemprov untuk menghambat penyebaran Covid-19. "Mengingat jumlah masyarakat yang terjangkit virus corona terdeteksi cukup banyak dibandingkan dengan daerah lain dan sebarannya cukup merata," kata Dasco, Senin (16/3).
-
Mengapa transportasi darat menjadi begitu penting di Indonesia? Transportasi darat memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Bagaimana cara pengemudi mobil mewah berpelat DPR RI meminta jalan? Dalam video tersebut terlihat mobil berjenis Toyota Alphard berwarna putih berulang kali membunyikan suara strobo untuk meminta jalan kepada pengendara lain.
-
Apa yang dilakukan mobil mewah berpelat DPR RI yang viral? Mobil mewah berpelat DPR RI mendadak viral usai bunyikan strobo sampai dianggap arogan.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
Namun demikian, lanjut Dasco, kebijakan ini perlu juga diikuti dengan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat secara detail serta terperinci.
"Dan juga diikuti dengan kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat untuk work from home (WFH), melakukan aktivitas di dalam rumah. Supaya membatasi aktivitas interaksi dengan masyarakat luas dan membatasi penyebaran secara massif dari virus corona ini," tandasnya.
Harusnya Bertahap
Sementara Direktur Eksekutif Institusi Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang berpandangan seharusnya pembatasan jam operasional angkutan massal dilakukan secara bertahap.
Dengan demikian, tidak malah menimbulkan masalah baru, seperti timbulnya kepadatan dan antrean panjang calon penumpang di stasiun-stasiun moda transportasi massal.
Selain itu, dia menilai kepadatan terjadi karena tidak seimbangnya supplay dan demand angkutan umum. Di satu sisi operasi dibatasi sementara di sisi lain, masih banyak masyarakat yang harus beraktivitas karena belum semua pihak menjalankan work from home (WFH).
Karena itu, kebijakan pembatasan jam operasional angkutan umum bisa juga diikuti dengan instruksi kepada perusahaan-perusahaan untuk juga menjalankan WFH.
"Bukan kerjasama sifatnya tapi intruksi gubernur. Harusnya ada SK Gubernur untuk meliburkan kantor-kantor guna mengurangi penyebaran corona. Tapi walau kerja di rumah (WFH) karyawan tetap digaji penuh," tandasnya.
(mdk/eko)