Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia
Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, saat peristiwa 1998, ekonomi Indonesia di tangan konglomerasi besar.
Advertisement
Datang ke Karanganyar, Kepala LKPP Ajak UMKK Kuasai Kekuatan Ekonomi Indonesia
Pria yang akrab disapa Mas Hendi ini memberikan contoh bagaimana saat krisis 1998 menghantam dunia termasuk Indonesia. Saat itu pemulihan ekonomi akibat krisis 1998 itu begitu sulit dan lambat. Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, saat peristiwa 1998, ekonomi Indonesia di tangan konglomerasi besar. Hal ini membuat ketergantungan ekonomi kepada mereka sangat besar.
“Saat 98 recovery lama, karena sebagian besar duit dimiliki pemodal besar. Saat ada kerusuhan rate ditahan mereka. Bahkan uangnya dibawa ke luar negeri. Akibatnya perputaran ekonomi berhenti. Pertumbuhan ekonomi berhenti," ujar Hendi.
Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
Namun saat ini UMKK sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan UMKK sudah diprioritaskan dalam banyak kebijakan, salah satunya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah."Waktu tahun 2020 kemarin Covid, ekonomi kita turun. Tapi pulihnya cepat, 2021 naik hingga saat ini. Kalau kekuatan ekonomi itu ada di UMKK, maka kekuatan ekonomi nasional kita akan semakin kuat," papar Hendi di hadapan ratusan pelaku UMKK.
Menurut Hendi, peluang UMKK untuk semakin maju dan sukses saat ini terbuka lebar. Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
© Merdeka.com 2024
Orang lain juga bertanya?
-
Apa yang ingin dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Mengapa LKPP ingin membantu para pelaku UMKK? Tak Hanya Memberi Kail dan Pancing, Tapi Siapkan Kolam Menurut Kepala LKPP Hendrar Prihadi, ia menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing. Tapi, mereka juga membuatkan kolam ikan besar sebagai upaya menyejahterakan pelaku UMKK di tanah air.
-
Kenapa LKPP mendorong UKPBJ di Lingkungan K/L/PD sebagai pusat keunggulan dalam PBJP? LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
-
Apa yang dilakukan Menpora Dito untuk mendorong LPDUK? Saya juga akan mendorong LPDUK bertransformasi menjadi lembaga yang progresif dan dapat mendorong ekosistem industri olahraga di Indonesia," ujar Menpora Dito. "Kita akan mendorong LPDUK dapat menghimpun lebih banyak dan luas dana dari sponsor demi tercapainya kemandirian olahraga," ujar Dito menambahkan.
-
Bagaimana LPPHP menyelesaikan sengketa hasil pemilu? Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan penerimaan gugatan sengketa hasil pemilu oleh LPPHP, kemudian dilakukan proses mediasi, konsiliasi, atau adjudikasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan akurat.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
"Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman di sini, para pelaku UMKM untuk menguasai ekonomi Indonesia. Bergabung di Katalog Elektronik itu menguntungkan karena pasarnya sangat besar," jelas Hendi.
Advertisement
"Nah dari 95 persen yang lokal itu bapak-ibu, 40 persennya harus beli dari UMKK. Artinya ada sekitar Rp400 triliun uang pemerintah baik kementerian dan Pemda yang dibelanjakan untuk UMKK," jelasnya.
Mas Hendi pun menggaransi bahwa untuk mendaftar sebagai penyedia di Katalog Elektronik sangat mudah. Proses pembelian oleh pemerintah juga transparan dan pembayarannya cepat sehingga para pelaku UMKK tidak perlu khawatir produk yang dibeli akan lama dibayar. Hal ini berbeda dengan sistem lelang yang proses lama.
© Merdeka.com 2024
"Cepat, mudah, transparan, bayarnya juga capat. Bapak Ibu sedoyo ndak usah khawatir kalau produknya dibayar lama. Pokoknya bapak-ibu jenengan daftar Katalog Elektronik dulu nggih," pungkasnya.