Depok Dapat Penghargaan Penataan Transportasi Malah Bikin Bingung Netizen, Kok Bisa?
Pemerintah Kota Depok meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 sebagai bentuk pengakuan atas penataan transportasi
Pemerintah Kota Depok meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 sebagai bentuk pengakuan atas penataan transportasi yang berfokus pada peningkatan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Namun, penghargaan untuk Depok ini justru mendapatkan kritik dari warganet. Komentar warganet bukan tanpa alasan. Sebab, kemacetan di Kota Depok belum terurai dengan baik. Misalnya kemacetan di Jalan Raya Sawangan dan Citayam.
- Seorang Tersangka Narkoba Tewas di Rutan Cilodong Depok, Ada Luka Tusuk di Tubuh
- Wali Kota Depok Sebut Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Ditanggung Pemerintah
- Pemkot Depok Siap Kirim Ambulans untuk Evakuasi Korban Kecelakaan Maut di Subang
- Mengapa Jumlah Pendatang di DKI Jakarta Turun Padahal Transportasi Publik Sudah Bagus, Begini Analisisnya
Akun @ariosanxxx menulis “Lagi dan lagi..!! Cuma Depok yg kalau dapat prestasi warganya bukan bangga malah bingung,” tulisnya, Rabu (11/9).
Akun @resifxxx menulis, “JURINYA SAPE WOIIII???? YANG KASIH PONTEN SAPEEEE???? KOCAAAAAKKKK GW GARET JUGA NIH PAKE ANGKOT KARATAN,” tulisnya.
Penjelasan Kadishub Depok
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok Zamrowi mengatakan penghargaan tersebut diberikan oleh Kemenhub setelah melalui penilaian ketat terhadap beberapa indikator. Katagori penghargaan WTN karena Pemerintah Kota Depok mampu mengelola sistem transportasi yang aman dan terintegrasi.
“Yang dinilai adalah jaringan jalan mulai dari jalan kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional,” kata Zamrowi.
Dia menjelaskan, penghargaan WTN 2024 sebagai bentuk pengakuan atas konsistensinya dalam penataan transportasi yang berfokus pada peningkatan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Sebelum penilaian Pemkot Depok membentuk jaringan di beberapa jalan kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional.
“Jalan Sawangan bukan objek yang dinilai oleh Kemenhub. Kami sebelumnya membentuk jaringan (transportasi) dulu. Bukan karena karena macetnya yang dinilai,” ujarnya.
Jalan yang menjadi objek penilaian oleh Kemenhub RI misalnya Jalan M. Yasin, Jalan Margonda, Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Arif Rahman Hakim. Jalan tersebut terdapat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Mengenai persoalan kemacetan, Pemkot Depok terus melakukan penanganan.
“Program kita upayakan untuk mengatasi kemacetan di jalan yang benar, apakah berhasil? Belum nah ini butuh proses,” tegasnya.
Dia menambahkan infrastruktur transportasi di Kota Depok cukup kuat, karena terdapat berbagai transportasi masal seperti LRT, Kereta Rel Listrik (KRL) dan transportasi bus yang terintegrasi. Serta banyak stasiun berada di Kota Depok seperti Stasiun Depok Lama, Stasiun Depok Baru, Stasiun Citayam, Stasiun Pondok Cina, Stasiun Universitas Indonesia. Stasiun Pondok Rajeg juga akan diaktifkan kembali sehingga pergerakan kendaraan akan berkurang.
“Infrastruktur transportasi di Depok mengurut kami kuat. Apa lagi Stasiun Pondok Rajeg berfungsi. Tentu pergerakan kendaraan berkurang,” ucapnya.
Untuk menekan kendaraan pribadi di jalan, Dishub Kota Depok berencana menambah koridor Bis Trans Depok yakni rute Bojongsari - Jalan Margonda. Transportasi Mikrotrans Depok sebanyak 10 unit sudah beroperasi dan akan ditambah rute baru.
Bus Trans Depok menjadi transportasi yang paling banyak diminati oleh masyarakat, dengan jumlah penumpang harian mencapai 5.300 hingga 5.500 orang.
"Kajian kita Bus Trans Depok 5 koridor. Baru rencana lima koridor. Mudah-mudahan terwujud. Ini membuktikan bahwa trayek yang dipilih sangat tepat, dengan load factor yang mencapai 130 persen,” pungkasnya.