Dialog Bersama Parlemen Melanesia, Ketua DPR RI Sebut Soal Pembangunan Papua

Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Di sela-sela Sidang ke-2 IPPP ini, Puan menyebut soal pembangunan Papua yang berbatasan langsung dengan negara-negara Pasifik.

"Pertemuan di forum ini mencerminkan persaudaraan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Pertemuan ini juga akan memberikan nuansa positif bagi kesuksesan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang tengah berjalan," tutur Puan, Kamis (25/7/2024).

Mengingat beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang masuk kawasan Pasifik dan rumpun Melanesia yakni Maluku, Maluku Utara, NTT, dan 6 provinsi di Papua. Puan menuturkan, keikutsertaan pemerintah sebagai Associate Member sebagai komitmen Indonesia untuk terus mendukung visi dan kiprah MSG di Asia-Pasifik.

"Kami mendukung penuh visi besar ‘Pacific Elevation’. Di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, Indonesia dan negara-negara MSG perlu menjadi motor pendorong perdamaian dan stabilitas di Pasifik," imbuh Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Pada kesempatan tersebut, Puan pun menyinggung soal prioritas pembangunan besar di wilayah terdepan Indonesia, termasuk Papua. 

Puan menyebut peningkatan pembangunan di Papua meliputi beribu-ribu jalan raya hingga infrastruktur sarana lain seperti ratusan sekolah, beberapa bandara, pelabuhan, hingga pemerataan penyaluran listrik.

"Pembangunan Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan," ujar Puan.

Dalam bidang politik, Puan menyatakan DPR juga berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua. "DPR terus mendorong pembangunan yang menghormati hak dan martabat Orang Asli Papua dan mendorongnya menjadi pemimpin di tanahnya sendiri," ujar Ketua Sidang ke-2 IPPP tersebut.

Ditambahkan Puan, DPR pun telah mendukung implementasi penuh UU Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua.

Tak hanya itu, Puan menyatakan DPR juga telah menyetujui pembentukkan 4 provinsi baru di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan peningkatan proporsi pendapatan yang lebih berimbang.

"Bagi DPR RI, pembangunan Papua akan terus menjadi prioritas nasional yang mengedepankan pemenuhan terhadap hak dan martabat Orang Asli Papua demi kesejahteraan inklusif," imbuhnya.