Puan Maharani: Lautan Pasifik Harus Menjadi Unsur Pemersatu Demi Kemajuan Rakyat
Hal itu disampaikan Puan Maharani pada Pertemuan ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership.
Hal itu disampaikan Puan Maharani pada Pertemuan ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership.
Puan Maharani: Lautan Pasifik Harus Menjadi Unsur Pemersatu Demi Kemajuan Rakyat
Globalisasi telah membuat dunia saling terkoneksi tanpa kenal waktu yang juga membuat hubungan antarnegara terdisrupsi. Hal ini menempatkan banyak negara berada di persimpangan kekuatan sekaligus tantangan besar yang tak terhindarkan, khususnya di kawasan Pasifik.
Pada Pertemuan ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan, diplomasi parlemen Indonesia-negara pasifik sudah seharusnya dapat menciptakan konektivitas antarkawasan global dan regional.
"Indonesia dengan negara-negara Pasifik terhubung oleh lautan. Kita harus menjadikan laut sebagai unsur pemersatu. Karenanya, kita perlu mengeksplorasi kesamaan di antara Indonesia dan negara-negara Pasifik untuk kemajuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutur Puan.
Harapannya, lanjut Puan, negara-negara pasifik dapat tetap mencapai kemakmuran, stabilitas, dan ketangguhan melalui tindakan-tindakan kolektif.
Beberapa waktu lalu usai sidang IPPP, DPR juga telah menghadirkan field trip bersama para delegasi negara pasifik ke beberapa lokasi di Bogor.
Field trip ini meciptakan peluang eksplorasi solusi inovatif dan memperkuat upaya kolaboratif untuk memajukan perekonomian.
Filed trip tersebut juga memberikan wawasan praktis tentang inovasi, teknologi, dan penelitian di bidang pangan maritim yang mendorong masa depan yang lebih sejahtera, stabil, dan berkelanjutan.
Sebagai informasi, delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP yaitu dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Sementara untuk parlemen negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum bisa hadir.
