Dicuekin Kapolda, jurnalis Makassar curhat ke polisi tidur

Kapolda Sulselbar Irjen Mudji Waluyo menolak berdiskusi soal premanisme dan geng motor dengan wartawan.

Kesal dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Irjen Mudji Waluyo menolak berdiskusi soal premanisme dan geng motor dengan wartawan. Akhirnya, puluhan jurnalis Makassar yang tergabung dalam lima organisasi jurnalis curhat kepada polisi tidur.

Aksi puluhan wartawan dilakukan di Jalan Nikel, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tak jauh dari warung kopi Daeng Anas, yang ada polisi tidurnya. Polisi tidur yang dimaksudkan adalah gundukan semen yang biasanya dipasang melintang di jalanan sehingga pengendara harus hati-hati dan pelan melintasi jalanan itu.

Para jurnalis yang tergabung Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar yang tergabung di dalamnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesaia (PFI) Makassar serta Koalisi Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan
Berekspresi, ini melakukan orasi di atas polisi tidur.

Nurdin Amir, koordinator Advokasi AJI Makassar mengatakan aksi itu sebagai simbol bahwa Kapolda Sulsel tidur melihat ulah geng motor dan premanisme di Makassar. Kapolda dinilai hanya mementingkan proyek yang menghasilkan uang dengan melakukan MoU dengan mafia tanah dan investor asing.

"Kapolda itu tidak mau menemui jurnalis dan warga untuk berdialog membahas kebrutalan geng motor, mengapa? Karena diskusi dengan kita itu tidak ada uangnya, beda dengan para mafia tanah dan investor asing yang sering dia lakukan selama ini," kata Nurdin.

Senada dengan itu, perwakilan PJI Sulsel Adam Junadin menegaskan jurnlasi Makassar meminta agar kasus penikaman dan kasus yang pelakunya dilakukan oleh geng motor agar segera dituntaskan.

"Kami meminta kasus ini diselesaikan cepat, jika berlarut akan semakin parah. Apakah harus menunggu korban tewas baru ditindak tegas?," ujar Adam.

Mereka menilai rentetan kejadian di Makassar telah membuktikan kota Makassar sudah tak aman sehingga diperlukan Kapolda yang tidak tegas. Karena itu, para jurnalis mendesak Kapolda mundur dari jabatannya jika tak mampu menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di kota Makassar.

Kegiatan yang dialkukan oleh para wartawan Makassar dan sekitarnya ini menarik perhatian pengendara yang melintas di jalan Nikel.

Baca juga:
May Day, wartawan Bandung gelar aksi dan tuntut kesejahteraan
'Perusahaan media harus berbagi saham dengan wartawan'
AJI: Upah layak jurnalis lajang di Jakarta Rp 5,4 juta
Bambang Soesatyo: Peraturan dibuat untuk dilanggar
'Aturan peliputan dibuat agar tak ada wartawan palsu di DPR'