Diperiksa KPK, Sanusi bantah hartanya berasal dari suap reklamasi
Kuasa hukum membenarkan Sanusi pernah mendapat pemberian pada tahun 2004 dan 2009.
Tersangka penerima suap pembahasan raperda reklamasi pantai utara Jakarta, Mohammad Sanusi membantah dirinya memiliki aset dari penerimaan suap. Dia juga menegaskan harta benda yang dimiliki berasal dari usaha properti miliknya.
"Enggak ada itu (aset dari hasil penerimaan suap)," ujar Sanusi seusai menjalani pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/6).
Saat disinggung adanya aset yang dia miliki di Bank Mitraniaga, adik kandung wakil ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik itu pun membantahnya. Dia menegaskan tidak memiliki aset yang disimpannya di bank tersebut.
Meski begitu, kuasa hukum Sanusi, Krishna Murti membenarkan penyidik KPK mengonfirmasi perihal aset milik Sanusi, tetapi pemeriksaan tersebut kemarin bukan hari ini.
Krishna juga menuturkan Sanusi memang pernah mendapat pemberian pada tahun 2004 dan 2009 namun dia tidak menyebutkan darimana saja pemberian tersebut.
"Iya sebelumnya benar ada pemeriksaan aset aset tahun 2004, pemberian tahun 2009 ada beberapa pemberian," kata Krishna.
Bersamaan pemeriksaan Sanusi hari ini, penyidik KPK juga memanggil general manager kredit dan bendahara PT Bank Mitraniaga Tbk, dan direktur legal PT Agung Podomoro Land Miarni Ang.
Pelaksana harian kabiro humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan para saksi tersebut sedianua akan dikonfirmasi terkait kepemilikan aset Sanusi.
"Dikonfirmasi perihal aset MSN," kata Yuyuk.
Seperti diketahui, Mohamad Sanusi merupakan salah satu dari tiga tersangka atas kasus suap menyuap terkait pembahasan raperda reklamasi pantai utara Jakarta. Selain Sanusi ada pula Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan karyawan PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro yang juga menjadi tersangka pada operasi tangkap tangan KPK pada Kamis (31/3) di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan.
Barang bukti yang disita KPK saat itu adalah uang pecahan 1.000 USD sebanyak 80 lembar dan 100 ribu USD sebanyak 11.400 lembar. Transaksi tersebut merupakan kali kedua setelah pemberian pertama pada 28 Maret sebesar Rp 1 Miliar.
Sanusi pun disangkakan melanggar pasal 12 a atau pasal 12 b atau pasal 11 UU Tipikor No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHP.
Berkas perkara Ariesman dan Trinanda pun sudah lengkap dan siap untuk disidangkan, sedangkan berkas Sanusi masih perlu pendalaman lebih lanjut.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Di mana letak permukiman terbengkalai di Jakarta yang diulas dalam video? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
Baca juga:
Jika diminta KPK, PPATK siap cek transaksi Rp 30 M ke Teman Ahok
Pengembangan suap reklamasi, KPK bidik M Sanusi dalam kasus TPPU
Anak Aguan ditanya seputar pertemuan pengembang dan anggota DPRD
Telusuri dugaan TPPU Sanusi, pejabat Agung Podomoro diperiksa KPK