Direktorat Kewaspadaan Nasional gelar rapat evaluasi penanganan konflik sosial
Heru Kasubdit Penanganan Konflik Sosial menambahkan bahwa pentingnya menjaga kondusifitas dan ketertiban mengingat saat ini akan segera memasuki pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018.
Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menggelar rapat evaluasi rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi tahun 2018 di Bali pada Rabu (23/5) lalu. Rapat ini merupakan rapat evaluasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
"Upaya penanganan konflik sosial yang dilakukan secara terkoordinasi melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam satu tahun terakhir yakni tahun 2017 secara umum sudah berjalan dengan optimal," ujar Akbar selaku Direktur Kewaspadaan Nasional.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana Desa Kemudo terletak? Desa Kemudo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berbagi inspirasi. Wilayah tersebut telah berhasil memupuk perekonomian warganya melalui pengolahan limbah industri yang berdiri di sana.
-
Di mana Desa Kedungmulyo berada? Salah satu desa yang dilalui deretan Pegunungan Kendeng itu adalah Desa Kedungmulyo yang berada di Kecamatan Sukolilo, Pati.
-
Kenapa I Nengah Natyanta merantau ke Denpasar? Pria kelahiran asli Sidemen, Karangasem, Bali itu tidak pernah membayangkan dapat mendirikan bisnis yang menjelma menjadi besar saat ini. Nengah hanya seorang anak keluarga petani dan pedagang desa yang bertekad merantau ke Denpasar untuk mengubah nasib.
-
Tarian apa saja yang ditampilkan oleh Kota Denpasar? Duta kesenian dan kebudayaan Kota Denpasar menyuguhkan tiga pementasan, yakni Tari Legong Tri Sakti, Tari Baris, dan Tari Barong Ket Prabhawaning Bharuang pada malam pementasan budaya serangkaian Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Kamis (24/8).
-
Penghargaan apa yang diterima Denpasar dari Mendagri Tito? Wali Kota Denpasar, Bali, IGN Jaya Negara mendapat penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kerja kerasnya memimpin dan mengembangkan Denpasar menjadi pusat perkotaan berkelanjutan dan berkualitas.
Direktorat Kewaspadaan Nasional gelar rapat evaluasi penanganan konflik sosial ©2018 Merdeka.com
Akbar menjelaskan, dengan adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah, program dan kegiatan pada masing-masing daerah melalui SKPD dan instansi vertikal di daerah yang terkait dengan penanganan konflik sosial khususnya upaya pencegahan konflik akan berjalan sinergi. Sehingga berbagai permasalahan atau potensi konflik yang ada di daerah dapat ditangani secara cepat, tepat dan akurat.
Heru Kasubdit Penanganan Konflik Sosial menambahkan bahwa pentingnya menjaga kondusifitas dan ketertiban mengingat saat ini akan segera memasuki pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. Tahapan persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan kecenderungan meningkatnya eskalasi radikalisme dan ancaman terorisme pada tingkat lokal, nasional, dan global, seperti halnya aksi teror yang terjadi dibeberapa daerah.
Heru menjelaskan bahwa berdasarkan data yang masuk ke Sekretariat Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bulan Mei 2018, jumlah daerah yang sudah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebanyak 34 provinsi dan 419 kabupaten/kota, dari jumlah 514 jumlah kabupaten/kota di Indonesia. "Sisanya sebanyak 95 kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial," tegasnya.
Direktorat Kewaspadaan Nasional gelar rapat evaluasi penanganan konflik sosial ©2018 Merdeka.com
Terlepas dari hal tersebut di sela-sela penutupan, Akbar memberikan apresiasi karena secara umum penginputan laporan evaluasi telah berjalan dengan baik dan semuanya telah melaksanakan dan melaporkan rencana aksinya untuk periode target B.04 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Baca juga:
Ada PP, kepala daerah diimbau tak perlu ragu cairkan THR dan gaji 13
Sugianto sebut Pergub Hak Keuangan DPRD selamatkan eksekutif & legislatif
Kemendagri ingatkan DPRD Kalteng tak tunda pembhasan APBD Perubahan 2018
THR PNS tahun ini lebih besar, pemerintah jamin kas daerah cukup
DPR desak pemerintah selesaikan status tenaga honorer K-2
Soal interpelasi DPRD, Kemendagri sebut Gubernur Kalteng sudah jalankan aturan