Dirjen Bea Cukai duga kiriman KTP dari Kamboja buat kejahatan cyber

Dirjen Bea Cukai duga kiriman KTP dari Kamboja buat kejahatan cyber. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menduga kiriman paket 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM dari Kamboja untuk kejahatan cyber.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menduga kiriman paket 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM dari Kamboja untuk kejahatan cyber. Tak menutup kemungkinan juga bakal dipakai untuk kejahatan perbankan atau pencucian uang.

"Untuk memastikannya perlu waktu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut," kata Heru dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Saat ini, lanjut Heru, Bea Cukai sedang melakukan pendalaman bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil. "Kami tengah berkoordinasi intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang-barang tersebut," ucapnya.

Sementara itu, olda Metro Jaya hingga kini belum menerima limpahan kasus tersebut. "Kita belum ada limpahan dari Bea Cukai, saya masih belum tahu berapa banyak (KTP yang disita)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya.

"Nanti kita akan koordinasi dulu dengan pihak Bea Cukai Bandara," sambungnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bea cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/2). Awalnya sidak dilakukan usai Komisi II DPR mendapatkan informasi berseliweran terkait adanya ribuan e-KTP yang dikirim dari Laos dan Kamboja yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Informasi yang menyebut adanya ribuan E-KTP dari Laos dan Kamboja ternyata tidak benar. Namun, Komisi II DPR menemukan 36 buah E-KTP, 32 buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan satu buah tabungan Bank Central Asia berisi Rp 500.000 dan satu Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berasal dari Kamboja.

"Awalnya, tim diterima oleh staf Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta karena tidak diperoleh informasi yang jelas dengan alasan kewenangan teknis yang sudah diambil alih oleh Direktur Jenderal, maka kami segera meluncur ke kantor pusat Direktorat Bea Cukai Rawamangun," kata Anggota Komisi II yang ikut sidak, Agung Widyantoro saat dihubungi, Kamis (9/2).

Dalam pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai, diperoleh keterangan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang berisi 36 buah KTP, 32 NPWP, satu buah tabungan BCA berisi Rp 500.000 dan satu buah ATM. Agung menjelaskan, berdasarkan catatan dokumen yang menyertai, barang tersebut berasal dari Kamboja dan akan dikirimkan ke Jakarta.

"Tim Komisi II minta ditunjukkan bukti fisik barang tersebut dengan alasan pemeriksaan teknis semula belum bisa diberikan. Setelah didesak oleh tim maka Dirjen siap dan bersedia untuk membawa bukti foto dari 36 buah e-KTP dan meminta waktu serahkan sore ini ke Sekretariat Komisi II," katanya.

Namun belum diketahui motif pengiriman paket e-KTP ke Indonesia. Agung mengatakan, temuan tersebut sedang didalami Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pihak terkait dan Aparat penegak hukum.

"Sebab, Informasi dan dugaan yang berkembang di luar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai 3 kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah Dirjen," kata Politikus Golkar tersebut.