Disdik Jabar Buka Suara Terkait Siswa Miskin Tak Diterima SMAN 4 Depok

Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar) Wilayah II Kota Bogor dan Depok Asep Sudarsono menjelaskan soal siswa dari keluarga miskin tak diterima di SMA negeri di kota tersebut. Menurut Asep, siswa dari keluarga miskin tak diterima di SMA negeri di Kota Bogor dan Depok itu sudah sesuai dengan prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

"PPDB 2024 ini kuota siswa keluarga miskin hanya 15 persen dari daya tampung di SMAN 4 Depok. Sementara yang daftar ada 132 siswa jadi hanya diterima 49 orang siswa," kata Asep di Depok, Kamis (27/6).

Jumlah calon siswa miskin tidak diterima di SMAN 4 Depok

Asep mengatakan sisa siswa mendaftar dari jalur keterangan keluarga miskin atau tidak mampu itu ada 83 orang yang tidak diterima di SMAN 4 Depok.

"Jadi yang diterima hanya 49 dari 15 persen total yang mendaftar. Jadi ada 83 orang siswa yang dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima," jelas Asep, demikian dikutip Antara.

Asep menyatakan Disdik Jabar menampung masukan terkait PPDB 2024. Serta persoalan siswa dari keluarga miskin tidak diterima akan dibahas di Disdik Jabar.

Selain itu, Asep juga menyarankan masyarakat Kota Depok bisa mengusulkan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait PPDB untuk jalur zonasi dan kuota keterangan keluarga miskin atau tidak mampu untuk ditambah.

"Bisa diusulkan oleh masyarakat (Depok). PPDB saat ini kuota untuk zonasi 50 persen, dan kuota KETM 15 persen. Ke depan bisa diusulkan agar kuota KETM menjadi 25 persen kemudian zonasi 40 persen jadi muncul di Permendikbud," kata Asep.

Asep menyebutkan SMAN di Kota Depok saat ini sudah ada di setiap kecamatan.
Namun kenyataan masih kurang SMAN. Untuk itu, Asep menyarankan perlu ada penambahan sekolah yang diusulkan masyarakat dan didukung oleh pemerintah kota. Sebab jelas Asep, Disdik Jabar tidak sembarang membangun SMAN baru di wilayah itu karena akan menimbulkan protes dari sekolah swasta.

"Untuk penambahan jumlah sekolah itu sebaiknya dilakukan atas usulan masyarakat dan didukung pemda setempat. Karena jika provinsi tiba-tiba mendirikan sekolah negeri maka sekolah swasta akan protes," tutur Asep.

Asep menyatakan jika pemerintah kota atau masyarakat Depok bisa menghibahkan lahan untuk membangun SMA dan SMK negeri bisa dilakukan.

"Jika ada Pemda kota Depok atau masyarakat yang bisa hibah tanah ini lebih cepat realisasinya," kata Asep.

Sekarang ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah memprioritaskan 116 kecamatan se-Jabar yang belum memiliki sekolah SMA dan SMK negeri. Sedangkan untuk Kota Depok tidak masuk dalam prioritas pembangunan SMA dan SMK negeri.

"Tidak termasuk Depok, karena semua kecamatan di Depok sudah memiliki sekolah negeri. Tetapi kalau ada tanah yang dihibahkan untuk membangun sekolah negeri besar kemungkinan bisa dibangun lagi sekolah negeri," kata Asep.

Warga Protes Minta Transparansi Penerimaan Siswa Baru

Sebelumnya warga yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Jawa Barat, menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

"Kami lakukan aksi solidaritas supaya mereka transparan saat PPDB baik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK negeri di Depok. Kami harap negara mengutamakan sekolah negeri ini untuk warga miskin," kata Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan kepada Antara di Depok, Rabu (26/6).

Roy menjelaskan ada 22 calon siswa dari keluarga miskin yang tidak diterima di sekolah negeri khususnya di SMA Negeri 4 Depok.

"Kami menuntut transparansi PPDB SMA dan SMK di Depok bersama para orang tua siswa dari keluarga miskin. Penolakan seperti ini kejadian setiap tahun," tutur Roy.

Roy mengaku heran persoalan siswa dari keluarga miskin khusus di Kota Depok selalu tidak masuk ke sekolah negeri.

Roy berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait PPDB setiap tahun dan memprioritaskan siswa dari keluarga miskin.

"Sangat memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah. Kejadian berulang yang tidak pernah diantisipasi," ungkap Roy.

Roy berharap pemerintah bisa menampung semua siswa miskin karena negara telah menjamin dengan mengelontorkan dana pendidikan yang besar.

"Kami harap ada pengawasan, evaluasi dan disiplin pada sekolah dan dinas-dinas pendidikan selama ini. Menteri Nadiem ngapain aja?" tutur Roy.

Roy mencontohkan ada siswa dari keluarga miskin yang ditolak di SMA Negeri 4 Depok. Bahkan jarak sekolah dengan rumahnya 90 meter.

"Kami saat aksi melakukan ukur jarak salah satu siswa miskin yang anaknya ditolak di SMA Negeri 4. Hasil dari ukur langsung hanya 90 meter jaraknya ke SMA 4 N Depok," ujar Roy.