Disebut terima duit proyek e-KTP, ini pembelaan Teguh Juwarno

Disebut terima duit proyek e-KTP, ini pembelaan Teguh Juwarno. Teguh mengklaim tidak mengenal Andi. Dia membantah dakwaan Jaksa yang menyebutnya pernah menerima uang dari Andi bersama mantan Anggota Komisi II, Partai Golkar, Mustoko Weni pada bulan September atau Oktober 2010 lalu.

2017-03-09 13:29:20

Korupsi E-KTP

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan nama-nama anggota Komisi II dan sejumlah petinggi partai yang menerima fee terkait proyek e-KTP pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di proyek e-KTP, Andi Narogong. Salah satu nama yang disebut yaitu Ketua Komisi VI Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Teguh mengklaim tidak mengenal Andi. Dia membantah dakwaan Jaksa yang menyebutnya pernah menerima uang dari Andi bersama mantan Anggota Komisi II, Partai Golkar, Mustoko Weni pada bulan September atau Oktober 2010 lalu. Sebab kata dia, menyebut Mustoko telah meninggal dunia pada 18 Juni 2010.

"Saya tidak kenal Andi. Tidak pernah tahu dia. Di situ menurut dakwaan jaksa antara bulan September-Oktober 2010, Andi di ruangan Mustoko, bagi-bagi uang kepada banyak pihak termasuk saya, Mustoko Weni meninggal 18 juni 2010. Jadi ruangan yang mana?" kata Teguh saat dihubungi, Kamis (9/3).

Saat proses pembahasan anggaran, e-KTP, kata dia, Fraksi PAN memintanya untuk pindah ke Komisi I pada 21 September 2010. Sementara, jika mengikuti sirklus pembahasan, anggaran untuk membiayai proyek e-KTP diteken pada bulan Oktober atau November 2010.

"Saya sesuai dengan penugasan dari fraksi, 21 September 2010, tidak lagi di komisi II, diangkat jadi sekretaris fraksi, kemudian pindah ke komisi I. Kalau mengikuti siklus pembahasan anggaran, 2011, biasanya diketok palu, Oktober atau November," klaimnya.

Dengan demikian, politisi PAN ini mengklaim tidak tahu soal pembahasan anggaran di rapat Komisi II. Dalam pembahasan anggaran, Teguh juga mengaku tidak intensif mengikuti karena mendapat tugas untuk membidangi pertanahan dan Badan Arsip Nasional.

"Jadi praktis saya tidak tahu menahu dan dari notulensi rapat-rapat komisi II, itu ada semua di situs DPR juga, terkait rapat kerja e-KTP maupun pembahasan anggaran 5 dan 21 Mei 2010. Saya tidak hadir, karena saya waktu di komisi II, saya mendapat tanggung jawab untuk membidangi pertanahan dan badan arsip nasional, bukan Kemendagri," tegasnya.

"Yang terakhir rapat saya ikut 20 September sama Kemendagri, rapat kerja umum, salah satu agenda soal e-KTP, rapat terakhir sekaligus pamitan. Sudah ada pengajuan anggaran di rapat itu tapi belum persetujuan," sambung dia.

Lebih lanjut, kata dia, ketika penambahan anggaran e-KTP ditambah menjadi Rp 5,9 triliun itu diteken, tidak ada namanya karena sudah pindah tuhas ke Komisi I

"Persetujuan penambahan anggaran 2010, november 2010, tandatangani, ditunjukkan enggak ada nama saya karena sudah pindah saya," pungkasnya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/eko)

DKPP Terima 568 Aduan terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu, Paling Banyak di Sumut

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.

dkpp 1 tahun yang lalu

Tipu-Tipu 'Tuan Takur' di Jember, Dana Desa Dibikin Proyek Fiktif Ratusan Juta Berujung Diseret ke Bui

Penjemputan paksa dilakukan setelah sang kades dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Jember.

Korupsi Dana Desa 1 tahun yang lalu

Kejagung Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api di Medan, Kerugian Negara Rp1,1 Triliun

Kejagung mengusut kasus korupsi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023.

Kejaksaan Agung 1 tahun yang lalu

Kejagung Usut Korupsi Proyek Jalur Kereta Api di Medan, Kerugian Negara Rp1,1 Triliun

Kejagung mengusut kasus korupsi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023.

Kejaksaan Agung 1 tahun yang lalu

Pemerintah Tetapkan 233 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp6.246 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja

Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.

Proyek Strategis Nasional 1 tahun yang lalu

DKPP Terima 687 Pengaduan di Tahun 2024, 66 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

66 penyelenggara Pemilu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2024.

dkpp 1 tahun yang lalu

Elpiji 3 Kg Dijamin Tak Langka Jelang Akhir Tahun, Pemerintah Sudah Tambah Kuota

Maka untuk menanggulangi hal ini, pemerintah telah menyiapkan tambahan kuota sebesar 150-200 ribu metrik ton.

LPG 3 Kg 1 tahun yang lalu

Proyek Jagoan Jokowi Ketiban Untung Gede-gedean Rp510 Triliun, Full Senyum Colek Luhut

Presiden Joko Widodo tunjukkan keberhasilan salah satu proyek kebanggaannya.

Jokowi 1 tahun yang lalu

KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Perumahan DP 0 Rupiah di Jakarta, Negara Rugi Rp223 Miliar

Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan guna proses penyelidikan lebih lanjut.

korupsi tanah rorotan 1 tahun yang lalu

Kejagung Tahan 1 Lagi Tersangka Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Besitang-Langsa

Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.

kasus korupsi 1 tahun yang lalu

Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.

Pemilu 2024 1 tahun yang lalu

Jateng Jalin Kerja Sama dengan UEA Terkait Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, Ini Fakta di Baliknya

Pemprov Jateng dan UEA menyepakati perjanjian kerja sama untuk mengembangkan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Tujannya untuk meningkatkan impor dan ekspor.

Jateng 1 tahun yang lalu

Modus Punya Proyek di Pemkot Jaktim, Seorang Wanita Tipu Korban Rp5 Miliar

Seorang wanita inisial FD tidak kapok melakuan tindak pidana penipuan. Padahal pelaku sudah pernah mendekam di balik jeruji dengan kasus serupa.

Penipuan 1 tahun yang lalu