LIVE

Diundang ke Istana, pimpinan KPK sampaikan penolakan revisi UU

"Ya saya sudah sampaikan. Kita (pimpinan KPK) keberatan dengan revisi," kata Agus di Gedung KPK.

Revisi UU KPK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keberatan terhadap revisi undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan keberatan tersebut disampaikan saat rapat konsultasi bersama DPR di Istana Presiden siang ini.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan KPK sudah berulang kali menegaskan bahwa KPK dengan tegas menolak adanya revisi undang-undang KPK. Terlebih lagi empat poin di dalam draf revisi undang-undang KPK dirasa cukup memperlemah kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Ya saya sudah sampaikan. Kita (pimpinan KPK) keberatan dengan revisi," kata Agus di Gedung KPK, Senin (22/2).

Selain menyampaikan keberatannya, Agus dan pimpinan KPK lainnya juga memberi penjelasan penolakan KPK terhadap revisi undang-undang KPK kepada Presiden saat rapat konsultasi nanti.

"Bahwa revisi sekarang itu tidak perlu, dewan pengawas itu tidak perlu karena penyadapan sudah diaudit segala macam," pungkasnya.

Seperti diketahui, penolakan revisi undang-undang KPK datang dari berbagai kalangan termasuk dari group band kawakan Slank. Siang tadi group yang dikomandoi oleh Kaka tersebut mengadakan mini konser di Gedung KPK sebagai bentuk dukungan terhadap KPK terkait penolakan revisi undang undang.

Mini konser tersebut cukup meriah ditonton oleh pegawai KPK dan para awak media yang meliput. Dalam konsernya Slank membawakan lima buah lagu.


(mdk/eko)
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini

Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.

KPK
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK
Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

RUU Kementerian Negara
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

UU TNI
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

KPU
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

baleg dpr uu pilkada
Menanti Gebrakan Pansel Capim KPK

Penetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.

pansel kpk 2024
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya

Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.

Jokowi
Dukung Revisi UU Kementerian Negara, Golkar Usul Aturan Usia Presiden dan Wapres Dihapus

Firman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.

Golkar
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran