DPD dukung GBHN diaktifkan kembali
DPD mendukung diaktifkannya kembali GBHN karena telah menerima konsep naskah akademis dari Forum Rektor Indonesia.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad mendukung ide pengaktifan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP megawati Soekarnoputri. Menurutnya hal itu sebagai langkah penguatan MPR dan DPD.
"Sebagai konsekuensinya MPR yang anggotanya terdiri dari wakil rakyat dan wakil daerah diberikan mandat kembali untuk menyusun dan menetapkan Ketetapan atau TAP tentang GBHN, namun gagasan tersebut akan lebih sempurna lagi dengan penguatan MPR dan DPD sesuai dengan rekomendasi MPR 2009-2014 melalui keputusan MPR RI Nomor: 4/MPR/2014," ujar Farouk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).
Menurut Farouk, terkait hal tersebut maka perlu ada amandemen ke lima UUD 1945 untuk penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Farouk menyampaikan, pada prinsipnya tiap Anggota DPD RI dan DPD RI secara kelembagaan sudah siap mensukseskan agenda yang seyogyanya segera direalisasikan itu.
Anggota DPD lainnya, Bambang Sadono menyampaikan bahwa dukungan terhadap gagasan GBHN tersebut karena DPD telah menerima konsep naskah akademis dari Forum Rektor Indonesia. Saat disosialisasikan di MPR soal GBHN itu juga mendapat dukungan yang tinggi dari masyarakat,
"Ada beberapa pembahasan dari isi Konsep Naskah Akademik tersebut, di antaranya membahas tentang eksistensi Pancasila, penguatan MPR, penguatan Sistem Presidensial, penataan sistem peradilan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial," ucap Bambang.
Baca juga:false
Paloh sambut positif rencana PDIP hidupkan kembali GBHN
Ketum PAN dukung PDIP kembali hidupkan GBHN
Agar pemerintah tak seenaknya, Fadli Zon dukung GBHN dihidupkan lagi
Hidupkan GBHN, Rakernas PDIP rekomendasi amandemen terbatas UUD '45
Mega tegaskan hidupkan GBHN bukan untuk PDIP, tapi bangsa & negara
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara mencegah penyebaran DBD di Jakarta? "Utamanya PSN 3M plus & vaksinasi. Gencarkan G1R1J/gerakan 1 rumah 1 kader jumantik dengan menunjuk petugas PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)," ucap dia.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Kapan kasus DBD di Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan? Sebagai informasi, berdasarkan data Dinkes DKI Jakarta, kasus DBD di ibu kota mengalami peningkatan pesat dalam satu bulan terakhir. Setidaknya, ada 1.729 kasus DBD di Jakarta hingga 18 Maret 2024.
-
Kapan kasus DBD di Jakarta mencapai puncaknya? Trend kasus DBD akan meningkat pasca El Nino dan pola kenaikan per bulannya khas pada musim penghujan dan sama dari tahun ke tahun akan mulai meningkat Desember, puncak April, lalu kembali turun," terangnya.