DPD minta pemerintah segera bebaskan 10 WNI yang disandera
Mereka meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah nyata untuk menyelamatkan WNI itu.
Kasus penyanderaan 10 warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perbatasan Filipina mendapat perhatian serius dari DPD. Mereka meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah nyata untuk menyelamatkan WNI itu.
"Kasus penyanderaan 10 WNI yang terjadi di daerah perbatasan dengan Filipina tentunya perlu mendapatkan perhatian kita semua," ucap Ketua DPD Irman Gusman saat pembukaan massa sidang IV tahun 2015-2016 di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Siapa yang diwisuda? Samarra Anaya Amandari, sosok yang begitu memesona dengan kecantikannya, baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP.
-
Kapan Jenderal Wismoyo menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD? Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar menjabat Kepala Staf TNI AD dari tahun 1993 sampai 1995.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Dia menambahkan, dengan adanya kejadian ini maka mereka akan memberikan masukan konkret melalui penyusunan RUU inisiatif tentang Wilayah Negara. Nantinya, akan dimasukkan klausul mengenai pengamanan wilayah negara, khususnya di wilayah perbatasan.
Selain itu, Komite I DPD yang membawahi bidang tersebut juga akan menyusun RUU inisiatif tentang Perubahan UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
"Hal ini dilakukan mengingat perlu adanya penyesuaian pengaturan kekhususan bagi pengelolaan di wilayah Papua sebagai wilayah terdepan dari NKRI," pungkasnya.
Baca juga:
Indonesia berusaha bebaskan 10 WNI disandera Abu Sayyaf tanpa mahar
JK sebut tempat 10 WNI ditawan beda dengan tentara Filipina dibantai
Pengerahan TNI bebaskan 10 WNI disandera Abu Sayyaf dirasa mustahil
Upaya bebaskan 10 ABK, Menhan tetap tempuh negosiasi
Abu Sayyaf minta tebusan, Fadli Zon sebut sepertinya bisa dipenuhi
Fadli Zon ngaku pernah ketemu militan Abu Sayyaf, ini kesannya