DPR akan Panggil Mendagri Terkait Duit Kepala Daerah di Kasino
Johan menyatakan, Kemendagri adalah pembina dari Pemda termasuk Kepala daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila Mendagri dimintai keterangan menangani temuan tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi akan memanggil Menteri Dalam Negeri terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi keuangan kepala daerah di rekening kasino luar negeri.
Pertemuan akan dilakukan pada rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi II dan Mendagri yang akan dilakukan awal Januari 2020.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang mengatakan bahwa Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu," kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
"Nah nanti dalam RDP selanjutnya bisa kami tanyakan ke Mendagri (kasus Kepala daerah)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/12).
"Biar tahu gimana sih ceritanya gitu," tambahnya.
Johan menyatakan, Kemendagri adalah pembina dari Pemda termasuk Kepala daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila Mendagri dimintai keterangan menangani temuan tersebut.
"Kalau dalam konteks ini, mendagri tidak dalam konteks penegakan hukumnya, tetapi kemendagri itu kan sebagai pembina kepala-kepala daerah itu," ujarnya.
Apalagi, Pemda setiap tahunnya masih mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai bantuan dana itu justru disalahgunakan terlebih di rekening kasino.
"Karena daerah itu kan masih dapat dana dari pusat kan, DAK (Dana Alokasi Khusus) dan lainnya itu lho, nah ini jangan sampai tu digunakan untuk itu (rekening kasino) tadi," tegasnya.
Sebelumnya, Johan mendesak agar PPATK menindaklanjuti temuan ke penegak hukum.
"Ya enggak perlu komisi II, saya sendiri apa harus diusut tuntas itu, temuan PpATK ini sangat mengagetkan lho, ada kepala daerah yang kemudian apa punya dana puluhan milyar kemudian diputar di kasino di luar negeri gitu kan jadi ini kan mengagetkan juga," katanya.
Johan meminta PPPATK tidak berhenti pada pengungkapan data saja. Enggak hanya soal etika, etika sudah harus diusut tuntas ini, jadi jangan hanya berhenti pada pengungkapan adanya data itu saja oleh PPATK , ucapnya.
Menurut mantan jubir KPK ini, sudah menjadi tugas PPATK menelusuri transaksi mencurigakan dan menindaklanjutinya.
"Kan domainnya PPATK kan menelusuri transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan, tugas berikutnya itu tadi penegak hukum tadi yang harus mengusut tuntas apakah it KPK atau apakah itu kepolisian apakah itu kejaksaan," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com