DPR buka klinik e-LHKPN dan pengaduan masyarakat lewat aplikasi 'DPR Now'
Klinik e-LHKPN bertujuan mempermudah anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaan mereka. Tidak hanya klinik e-LHKPN, Bamsoet juga meresmikan pusat pengaduan masyarakat. Dengan adanya, pusat pengaduan ini masyarakat bisa mengkritik, memberikan masukan dan mengetahui perkembangan yang terjadi di DPR.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresmikan klinik e-LKHPN dan pusat pengaduan masyarakat. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan klinik e-LHKPN bertujuan mempermudah anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaan mereka.
"Nah cukup dengan mengakses online dan mengisi secara online. Tidak perlu lagi secara manual mengetik mengisi formulir dan kirim pada KPK," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mencontohkan, pergantian jual beli aset seperti tanah. Anggota DPR hanya tinggal mencantumkan alamat dan luasnya saja. Dengan klinik ini, anggota DPR tidak perlu datang dan mengirimkan surat atas aset yang dimiliki ke KPK.
"Tidak perlu kirim fotokopi suratnya. Begitu juga ketika terjadi pergantian kendaraan. Mobil misal tidak perlu kirim fotokopi BPKB atau STNK. Cukup mengisi nomor polisi dan nomor mesin dan alamat. Jadi itu kemudahan yang diberikan e-LKHPN," jelasnya.
Nantinya, para anggota DPR akan diajarkan petunjuk dan cara pengisian LHKPN online ini. Ide dari klinik ini mengadopsi program KPK.
"Ini kan memang KPK punya program itu. Kemudian saya tarik ajak buka klinik di sini. Karena mungkin di sini banyak yang gaptek mengisi online. Jadi nanti diajarin ada yang ngasih petunjuk cara ngisinya," ujar Bamsoet.
Tidak hanya klinik e-LHKPN, Bamsoet juga meresmikan pusat pengaduan masyarakat. Dengan adanya, pusat pengaduan ini masyarakat bisa mengkritik, memberikan masukan dan mengetahui perkembangan yang terjadi di DPR lewat aplikasi 'DPR Now'.
Rencananya, di setiap komisi ada dipasang kamera yang bergerak dan bersuara. Kamera tersebut dipasang untuk merekam seluruh agenda rapat kecuali rapat tertutup.
"Sementara kita masih semi manual dan electronik. Orangnya masih datang memberikan laporan dan kita teruskan ke komisi terkait. Selanjutnya secara periodik akan ada laporan feedback kepada pelapor lewat komputer," ungkapnya.
"Ke depan kita akan melaunching "DPR Now". DPR dalam genggaman rakyat. Nah jadi untuk mengetahui DPR mengkritik, memberi masukan, dan ingin mengetahui apa yang terjadi di DPR saat ini, denyut nadinya seperti apa di setiap komisi cukup dengan handphone," sambungnya.
Wakorbid Pratama Partai Golkar ini menambahkan, klinik e-LHKPN dan pengaduan masyarakat ini dibuat untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki citra DPR.
"Oh iya kan tidak semua publik kita jangkau sementara problem ada di mana mana meluas makanya kita terbuka siapapun bisa mengakses ini cukup download di appstore DPR Now langsung terhubung dengan DPR," tandasnya.
Peresmian klinik e-LHKPN dan pusat pengaduan masyarakat ini dihadiri oleh pimpinan DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman, serta pimpinan-pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan.
Baca juga:
Komisi III gelar rapat dengan pimpinan KPK bahas kinerja
Setnov ingin DPR komunikasi dengan KPK soal rekomendasi Pansus angket
Hari ini, DPR rapat pengesahan UU MD3
Prabowo setuju Ahmad Muzani jadi Wakil Ketua MPR
Soal panggil paksa mitra DPR, Polri hanya ikuti ketentuan Undang-Undang