DPR desak pembebasan 7 ABK WNI, ingatkan Filipina perkuat pertahanan

Pemerintah diminta tidak menganggap enteng kelompok penyandera.

Penyanderaan terhadap WNI kembali terulang. Kali ini 7 WNI ABK dari Kapal Charles 001 yang bertolak dari Samarinda disandera kelompok bersenjata yang diduga salah satu faksi Abu Sayyaf. Penyanderaan terjadi pada 20 Juni di Laut Sulu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin yakin aparat keamanan Indonesia akan mampu menangani hal itu.

"Saya percaya kepada aparat yang tangani, sudah punya langkah-langkah yang sebelumnya terbukti efektif. Tapi saya ingatkan, jangan sampai lengah dan kalau bisa prosesnya dipercepat," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/6).

Politikus Partai Golkar ini meminta agar aparat keamanan Indonesia tak menganggap kelompok bersenjata yang menyandera tersebut enteng. ‎Ade juga mengungkapkan bahwa yang menyandera kelompok Abu Sayyaf lagi.

"Saya sampaikan sebelumnya, saya dapat info dari intelijen, ini bukan Abu Sayyaf karena ideologis, tapi sempalan Abu Sayyaf yang di luar bukan ideologi pragmatis," tuturnya.

Menurut Ade, kelompok tersebut lebih cenderung dekat dengan perilaku vandalisme daripada terorisme. Maka masih ada kemungkinan untuk dilakukan pendekatan secara persuasif.

"Tapi ini harus kerjasama dengan pemerintah setempat agar enggak berulang, karena ini menyangkut keamanan nasional negara tersebut," ujarnya. ‎ ‎

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan bahwa daerah rawan penyanderaan tersebut merupakan otoritas dari perairan Filipina. Dia mendesak agar Filipina memperkuat pertahanannya.

‎"Ini kan merupakan otoritas daripada keamanan di Filipina sehingga kita mengimbau dan menekankan bahwa Filipina harus memperkuat keamanan yang ada di sana. Terlebih lagi secara progresif Filipina harus menyelesaikan masalah masalah internalnya dengan Abu Sayyaf dan kelompok lain yang merisaukan negara tetangga," ungkapnya.