DPR Desak Pemerintah Buat Aturan Penghapusan Kewajiban Tes PCR untuk Penerbangan
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mendesak pemerintah segera mengeluarkan surat edaran yang telah menghapus kebijakan wajib PCR untuk transportasi udara. Menurut Saleh, aturan baru tersebut belum bisa dilaksanakan petugas di Bandara selama belum ada aturan tertulis.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mendesak pemerintah segera mengeluarkan surat edaran yang telah menghapus kebijakan wajib PCR untuk transportasi udara. Menurut Saleh, aturan baru tersebut belum bisa dilaksanakan petugas di Bandara selama belum ada aturan tertulis.
"Aturan itu belum efektif. Ada beberapa teman yang cerita bahwa surat edarannya belum ada. Jadi, hari ini masih tetap PCR seperti sebelumnya," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (2/11).
-
Bagaimana cara mengambil sampel untuk tes DNA? Pada umumnya, tes DNA dilakukan dengan cara mengambil sampel darah maupun jaringan tubuh seperti rambut atau kulit.
-
Apa saja manfaat dari tes DNA? Tes DNA sebenarnya tidak hanya bermanfaat sebagai itu saja. Tes DNA juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi penyakit tertentu.
-
Kenapa penting untuk melakukan tes DNA? Oleh karena itu, penting untuk melakukan tes DNA agar bisa mengetahui struktur genetik dalam tubuh seseorang. Selain itu juga bisa mendeteksi kelainan genetik.
-
Apa yang diukur oleh tes IQ? Tes IQ sendiri sebenarnya mengukur berbagai keterampilan kognitif seperti logika, penalaran, pemecahan masalah, dan kemampuan memahami informasi.
-
Kapan tes DNA praimplantasi dilakukan? Tes DNA bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang merencanakan kehamilan melalui program bayi tabung.
-
Siapa yang melakukan analisis DNA purba pada sisa-sisa manusia di Tell Qarassa? "Dengan tujuan memeriksa komunitas pertanian paling awal di wilayah tersebut, kami melakukan analisis DNA purba pada sisa-sisa 14 individu," kata ahli arkeogenetik Cristina Valdiosera dari Universitas Burgos, Spanyol, yang memelopori penelitian ini.
Saleh mendorong supaya pemerintah segera mengeluarkan aturan tertulis dari kebijakan penghapusan wajib PCR itu. Saleh mengatakan, masyarakat telah menunggu.
"Mesti disegerakan ini. Kementerian mana yang mau mengeluarkan aturannya? Kemenhub? Kemenkes? Atau kemendagri? Terserah. Yang mana saja OK. Yang penting, segera bisa diterapkan. Masyarakat menunggu," ujar politikus PAN ini.
Pemerintah juga diminta untuk menyediakan tempat test antigen di bandara dan tempat pemberangkatan penumpang melalui jalur darat. Sebab test antigen menjadi kebutuhan. Sehingga butuh petugas dan laboratorium yang melakukan test antigen diperbanyak.
"Selain itu, harga antigen ini juga harus ditetapkan. Jangan sampai nanti malah harganya naik. Konsekuensi peralihan PCR ke antigen, bisa saja berimbas pada kenaikan harga. Ini yang harus diantisipasi pemerintah," kata Saleh.
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini juga mengapresiasi penghapusan kewajiban PCR bagi penumpang pesawat. Kebijakan itu sekaligus membuktikan bahwa pemerintah mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat. Bahkan, kebijakan itu juga membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki kepentingan bisnis dalam penerapan kewajiban PCR.
"Banyak keuntungan yang diperoleh dari penghapusan kebijakan itu. Diharapkan, kebijakan itu juga dapat menaikkan jumlah penumpang pesawat udara. Dengan begitu, industri penerbangan tetap dapat bertahan di tengah gelombang pandemi saat ini," ujar Saleh.
Baca juga:
Tak Lagi Wajib Tes PCR, Penumpang Pesawat di Bandara Ngurah Rai Diprediksi Meningkat
PPKM Diperpanjang, Naik Pesawat Cukup Pakai Tes Antigen Jika Sudah Vaksinasi 2 Kali
Bongkar Pasang Aturan PCR
Kebijakan Wajib Tes PCR Kerap Berubah, Ombudsman Duga Ada Banyak Motif Kepentingan
Anggota DPR Minta Pemerintah Cabut SE Menhub Soal Wajib PCR Perjalanan Darat
Wajib PCR Dibatalkan, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Jangan Asal Keluarkan Aturan