DPR dinilai licik dalam proses pembahasan UU MD3
Peneliti FORMAPPI Lucius Karus menilai DPR licik dalam proses pembahasan UU MD3. Kerena dalam proses pembahasan revisi UU MD3, anggota dewan selalu menonjolkan persoalan penambahan kursi pimpinan. Padahal, ada isu krusial lain yang menyangkut hubungan dengan publik namun tidak diungkap.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus menilai DPR licik dalam proses pembahasan Undang-Undang (UU) MD3. Kerena dalam proses pembahasan revisi UU MD3, anggota dewan selalu menonjolkan persoalan penambahan kursi pimpinan. Padahal, ada isu krusial lain yang menyangkut hubungan dengan publik namun tidak diungkap.
"Saya cenderung memlihat adanya strategi cukup licik dari DPR, selama ini selalu melempar ke publik. Hampir dua tahun revisi UU ini selalu dibicarakan, tapi fokus yang dibicarakan bagi-bagi kursi tidak ada isu lain. Isu lain yang sangat krusial baru muncul seminggu sebelum pengesahan UU dilakukan di Paripurna DPR," ujar Lucius saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan UU MD3 direncanakan akan direvisi? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak akan ada revisi revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) untuk mengubah aturan posisi ketua DPR RI hingga periode 2019-2024 selesai.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
-
Apa kepanjangan dari UMR? Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional. Sederhananya, UMR adalah tetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional.
Dia mengatakan, meski Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem memilih walk out (WO), kedua partai politik ini tetap mempunyai tanggung jawab moral. Karena mereka mau tidak mau terlibat dalam diskusi pengesahan revisi UU MD3.
"Ketika isu ini diungkapkan ke publik, PPP dengan Nasdem masih ada di dalam," katanya.
Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio punya pandangan berbeda dari Lucius Karus. Dia menilai DPR cerdas. Terlihat dari pasal 122 huruf K UU MD3 yang berbunyi 'MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR'. Hendri menilai, ini bagian dari melindungi kehormatan DPR.
"Saya enggak setuju DPR licik. Menurut saya, DPR era ini adalah DPR tercerdas sepanjang sejarah. Kenapa? Karena mereka, anggota DPR tahu melindungi diri dan cara menjaga kehormatan. Ini belum pernah terjadi. Jadi menurut saya cerdas bukan licik," jelas Hendri.
Baca juga:
PPP: DPR harus dikritik, kalau tidak ada jangan-jangan kami bisa ngorok
Ketua DPR: Pasal penghinaan parlemen tak digunakan buat penjarakan pengkritik DPR
Polri masih mengkaji UU MD3 soal panggil paksa yang tak datang ke DPR
Baleg tegaskan Pasal 122 Huruf K di UU MD3 bukan delik pidana
DPR dinilai tak perlu anti kritik untuk jaga integritas