DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan

Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.

Kurikulum Merdeka Belajar
DPR Beberkan Dampak Buruk Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan ini, bagian dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Rokok
DPR Beberkan Dampak Buruk Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan ini, bagian dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Rokok
DPR Setujui Usulan Pemerintah, Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Kesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Herindra
DPR Yakin Tujuan Tapera Bagus, Hanya Perlu Serap Masukan dari Masyarakat

DPR yakin setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif

DPR
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Lembaga Pendidikan Seni Budaya

Menurut DPR, lembaga pendidikan seni dan budaya masih jauh diperhatikan oleh pemerintah dibandingkan lembaga pendidikan seperti sains dan lainnya.

DPR
DPR Umumkan 13 Komisi dan Mitra Kerja, Ini Daftarnya

DPR mengumumkan 13 Komisi dan mitra kerja pemerintah.

DPR
DPR: Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Diskriminatif & Tak Sejalan dengan Konstitusi

Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.

Rokok
DPR Terus Kaji Pemotongan Gaji untuk Tapera

Herman ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.

Tapera
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

RUU Perampasan Aset
DPR Ingatkan Menkes Tak Langgar Aturan soal Turunan UU Kesehatan

Merujuk pada aturan itu, kata dia melanjutkan, aturan turunan UU Kesehatan harus selesai paling lambat pada 8 Agustus 2024.

menkes
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Revisi UU Desa