DPR Dukung Atase Kepolisian Lindungi PMI di Luar Negeri
Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
DPR Dukung Atase Kepolisian Lindungi PMI di Luar Negeri
Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Rabu (1/5).
Sigit menyatakan, kerja sama ini dikembangkan sebagai langkah memberikan perlindungan terhadap PMI yang terdampak masalah hukum di negara lain, seperti penipuan, penganiayaan dan lain-lain.
Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
“Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah," ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
Menurutnya, saat ini, tidak semua negara ada Atase kepolisian dari Indonesia. Karena nantinya, kata dia, akan berpengaruh pada jangkauan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
"Sebab kalau kita lihat, banyak kasus pekerja migran kita yang kebingungan atau mendapat ketidakadilan ketika berkasus di luar negeri,” jelasnya.
Selain itu, Sahroni pun juga berharap Kapolri bisa sekaligus memperluas dan memaksimalkan peran Atase Kepolisian yang telah ada. Dirinya ingin Atase Kepolisian menjadi tempat di mana para PMI bisa mengadu dan mendapatkan solusi ketika mendapat hambatan di luar negeri.
"Saya juga berharap Atase Kepolisian ini bisa berperan lebih maksimal lagi. Harus menjadi tempat yang ramah bagi para pekerja migran Indonesia untuk mengadu."
"Kita buat di mana pun para pekerja kita bekerja, mereka dapat merasakan rasa aman layaknya bekerja di rumah sendiri. Karena mereka tau bahwa negara akan selalu ada di samping mereka untuk membantu, melindungi, dan melayani,” tutup Sahroni.