DPR heran Densus 88 ngaku kurang dana tapi beri santunan Rp 100 juta
Muhammad Syafi'i menganggap keluhan minimnya dana tersebut hanya mengada-ada.
DPR tengah menggodok penyelesaian revisi UU Terorisme. Pansus revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 itu pun diminta tak hanya fokus pada penindakan, namun juga unsur transparansi anggaran di tengah keterbatasan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafi'i mengaku heran dengan dana operasional yang digunakan Densus 88 dalam memerangi terorisme. Bahkan, keluhan minimnya dana tersebut dinilai hanya mengada-ada.
"Kemarin kita sangat heran ketika ada keluhan keterbatasan dana operasional Densus 88 tapi kemudian lihat di lapangan bisa mengasih uang kepada keluarga Suyono jumlahnya sampai 100 juta rupiah, apakah ada nomenklatur di dalam pendanaan operasional pemberantasan terorisme kalau tidak ada uangnya dari mana ini kan perlu audit juga," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).
Janggalnya dana itu membuat pihaknya akan melakukan audit, bahkan dalam rencananya akan ada pembentukan dewan pengawasan khusus menangani soal anggaran terorisme.
"Kita perlu mengaudit dana gerakan-gerakan teroris, tapi juga jangan dilupakan lembaga yang menangani teroris ini juga lembaga negara yang menggunakan APBN ini juga ada auditnya," jelas dia.
"Karena itu ada pikir mungkin dibutuhkan dewan pengawas yang bisa mengawasi transparansi kinerja dan juga audit keuangan yang digunakan dalam operasi operasi pemberantasan korupsi," ungkapnya.
Baca juga:
Modal badan tegap, Bambang ngaku anggota Densus 88 curi motor teman
Polri tunggu perkembangan KPK terkait laporan keluarga Siyono
Setelah ormas dan Komnas HAM, giliran KPK didatangi pembela Siyono
KPK diminta usut uang Rp 100 juta untuk keluarga Siyono dari mana
Kepala Densus 88 dilaporkan KPK soal Rp 100 juta untuk istri Siyono
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang dilakukan massa di depan gerbang DPR RI? Beberapa dari mereka mulai menyalakan bara api di depan gerbang Pancasila gedung DPR RI.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.