LIVE

DPR minta pemerintah kaji ulang bebaskan sandera pakai tebusan

"Kalau kita serbu, masih ada enggak, masih hidup enggak sanderanya. Harus dipikirkan baik‎."

WNI disandera Abu Sayyaf

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengkaji ulang cara pembebasan sandera dengan membayar tebusan. Apalagi masalah ini terus terjadi, seperti baru ini ada tiga WNI yang memiliki paspor disandera di Perairan Sabah, Malaysia.

"Ini agak berat juga. Harus dipikirkan melakukan bebaskan dengan kekuatan militer seperti apa, pakai tebusan seperti apa, harus jadi pembelajaran," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin saat dihubungi, Senin (11/7).

Politikus PDIP ini juga mengungkapkan, meski sudah ada kerjasama dalam hal perizinan bebaskan sandera, namun tetap harus ada kalkulasi untung ruginya. Sebab, penerjunan militer untuk pembebasan sandera beresiko tinggi. ‎

"Kalau kita serbu, masih ada enggak, masih hidup enggak sanderanya. Harus dipikirkan baik‎," tuturnya.

Selain itu, menurut Hasanuddin, harus ada pengkajian daerah yang rawan. Para pebisnis harus melakukan proteksi dengan meminta pengawalan TNI.

‎"Kan sudah berulangkali perompakan minta kawal dong. K‎e depan harus ada pengawalan. Costnya dari harga yang dibeli," pungkasnya.

(mdk/ang)
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

DPR
DPR Setujui Usulan Pemerintah, Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Kesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Herindra
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemenag
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Pilkada 2024
Pemerintah Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Karena Angka Golput Pilkada 2024 Tinggi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

pilkada
DPR Terus Kaji Pemotongan Gaji untuk Tapera

Herman ingin aturan yang dibuat oleh pemerintah itu akan baik dan tidak akan memberatkan masyarakat.

Tapera
Sempat Memanas, Paripurna DPD RI Sahkan Tata Tertib Baru

Sidang tersebut sempat memanas karena sebuah pengambilan keputusan bersifat dinamis.

DPD
DPR Yakin Tujuan Tapera Bagus, Hanya Perlu Serap Masukan dari Masyarakat

DPR yakin setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif

DPR
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

ruu masyarakat adat
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK

Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.

Jokowi
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Revisi UU Desa