DPR Minta Pemerintah Segera Cairkan Dana Riset Obat Penawar Corona
Ini menanggapi keluhan gabungan ilmuwan dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI), Fakultas Farmasi UI dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Disebutkan, bahwa salah satu hambatan riset terkait Covid-19, karena belum cairnya dana untuk riset mereka.
Anggota Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu meminta pemerintah segera mencairkan anggaran khusus untuk kegiatan riset mencari obat penawar virus Corona, Covid-19.
Ini menanggapi keluhan gabungan ilmuwan dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI), Fakultas Farmasi UI dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Disebutkan, bahwa salah satu hambatan riset terkait Covid-19, karena belum cairnya dana untuk riset mereka.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Di mana kasus Covid-19 pertama di Indonesia terdeteksi? Mereka dinyatakan positif Covid-19 pada 1 Maret 2020, setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
Dia menjelaskan, sebagaimana diketahui, Covid-19 sudah jadi pandemi dan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah penanganan. Sampai pada pembentukan Satgas Covid-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB, Doni Monardo.
"Melihat langkah tersebut, tentu pemerintah sudah siap dari segi anggaran. Termasuk anggaran untuk riset. Bahkan dana khusus untuk Satgas seyogianya sudah ready," ujar dia, kepada merdeka.com, Rabu (18/3).
Politikus Gerindra ini pun mendorong agar alokasi APBN untuk Lembaga Riset Nonkementerian (LPNK) difokuskan untuk kegiatan riset yang berkaitan dengan upaya penanganan Covid-19.
"Karenanya Anggaran yang sudah teralokasi pada APBN bagi LPNK bidang Riset harus menjadi prioritas sebagaimana juga anggaran khusus penangan virus corona, agar mereka bisa segera melakukan riset," tegas dia.
Pemerintah, kata dia, tentu tengah berfokus pada penanganan Covid-19. Maka anggaran, khususnya untuk kegiatan riset seharusnya masuk dalam kategori 'super prioritas'.
"Fokus pemerintah dan kita semua sebagaimana dunia saat ini bagaimana mengatasi virus corona guna melindungi masyarakat. Sehingga sekali lagi anggaran untuk ini menjadi super prioritas," tandasnya.
Peneliti Mengeluh
Sebelumnya dalam wawancara khusus bersama merdekacom, para peneliti gabungan ilmuan dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI), Fakultas Farmasi UI dan Institut Pertanian Bogor (IPB) sedang melakukan tahap awal untuk mencari antivirus COVID-19.
Tetapi para penetili menyayangkan, mereka belum melakukan uji klinis lantaran dana pemerintah belum cair.
"Kesulitannya satu yaitu terkait dana . Jika ada dananya ada maka penelitian akan jalan," ungkap Dekan FK UI Ari Fahrial Syam, saat dihubungi merdeka.com.
Segera Dicairkan
Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pencairan tersebut diperuntukan untuk lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang tergabung dalam satgas Covid-19 untuk mencari vaksin.
Peneliti dan perguruan tinggi yang terkait Satgas yaitu LIPI, BPPT, Eijkman,dan UI, UGM, UNAIR serta IPB.
"Anggarannya khusus, relokasi dari kegiatan lain sesuai arahan Presiden. Pencairan akan dipercepat," kata Bambang Brodjonegoro ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (18/3).
(mdk/rnd)