DPR: Operasi Deradikalisasi di Indonesia Gagal, Padahal Anggarannya Triliunan
Hasanuddin menjelaskan, kegagalan operasi deradikalisasi karena metode dan teknik yang digunakan di Kementerian dan lembaga. Bahkan juga dilakukan di beberapa ormas.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai program deradikalisasi gagal. Sehingga masih terjadi aksi terorisme dan radikalisme yang menyebar secara masif. Padahal, menurutnya, anggaran program radikalisme ini mencapai triliunan.
"Saya sepakat operasi deradikalisasi di Indonesia itu gagal. Padahal, saya catat anggaran deradikalisasi itu mencapai triliunan rupiah," kata Hasanuddin dalam keteranganya, Kamis (1/4).
-
Dimana serangan teroris terjadi? Serangan tersebut terjadi di gedung teater Crocus City Hall yang berlokasi di Krasnogorsk, sebuah kota yang terletak di barat ibu kota Rusia, Moskow.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Di mana kejadian teror suara ketuk pintu ini terjadi? Belum lama ini, sebuah kejadian yang tak biasa terjadi di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Kenapa Mpok Alpa bingung dengan teror tersebut? Cek cctv tapi yang anehnya CCTV gue mati, pas lempengan itu dicek nggak ada, aneh mati. Pas gua cek mati, " kata Mpok Alpa.
-
Kapan Polri mengatur pangkat polisi? Hal itu sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kegagalan program deradikalisasi itu terlihat peristiwa satu pekan terakhir. Sepasang suami-istri melakukan aksi bom bunuh diri di Makassar, serta kemarin seorang perempuan menyerang Mabes Polri.
Hasanuddin menjelaskan, kegagalan operasi deradikalisasi karena metode dan teknik yang digunakan di Kementerian dan lembaga. Bahkan juga dilakukan di beberapa ormas.
Deradikalisasi yang dilakukan tidak terarah dan terjadi duplikasi. Menurutnya, seharusnya teknik yang digunakan selama ini dirombak.
"Kita harus rombak cara dan teknik deradikalisasi. Jangan lagi memposisikan seperti 'menggurui' dengan mengatakan kalian yang radikal dan kami yang benar. Kita harus bisa masuk diantara mereka, bergaul dengan mereka dan bicara dari hati ke hati," jelas Hasanuddin.
Hasanuddin juga mengungkapkan rasa keprihatinannya lantaran penyebar paham radikalisme kini menyasar kaum milenial yang notabene masih dalam proses pencarian jati diri.
Kaum milenial, kata Hasanuddin, adalah korban dari kampanye hitam segelintir orang demi kepentingan politik praktis.
"Ironis, banyak kaum milenial yang terpengaruh dengan provokator dahsyat yang mengatasnamakan agama. Menggerakkan kaum muda menjadi 'pengantin', menjadi bomber dengan janji surga. Sementara para provokator duduk manis menikmati kehidupan dunia. Kenapa tidak mereka saja yang duluan memberi contoh masuk surga?" ucapnya.
Sementara itu, Hasanuddin menyoroti anggapan teroris bisa tumbuh dan berkembang sendiri alias lone wolf. Istilah itu kata dia, kurang tepat karena terorisme tidak tumbuh secara otomatis.
"Dia akan tumbuh ditempat yang situasinya mendukung, berkembang karena komunikasi sosial yang khusus dengan orang-orang tertentu. Dia tumbuh karena ada yang membina bahkan dia punya idola sendiri. Bahwa dia bergerak sendiri (lone) ya ini kebutuhan taktis saja," jelasnya.
Meski demikian, Hasanuddin mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) terutama Densus 88 yang telah bekerja optimal.
"Tapi mengatasi masalah teroris tidak bisa hanya segelintir orang yang bekerja. Pemberantasan paham radikalisme dan terorisme harus menjadi program nasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa," pungkasnya.
Baca juga:
Kisah Anak Buah Noordin M Top Disambangi Ganjar Pranowo Bahas Reintegrasi Sosial
Cium Bendera Merah Putih, Mantan Tentara ISIS Berikrar Setia NKRI
Menengok Program Mitra Deradikalisasi di Ponpes Al-Hidayah Del Serdang
Kepala BNPT Tinjau Lokasi Kewirausahaan Mitra Deradikalisasi di Sumut
Rapat dengan BNPT, Komisi III Sebut Deradikalisasi Sering Disalahartikan