LIVE

DPR sebut Fatwa MUI soal medsos akan jadi rujukan masyarakat

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Lewat Fatwa tersebut, dia menyakini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial.

MUI

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Lewat Fatwa tersebut, dia menyakini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial.

"Fatwa MUI menjadi cara mengelola konten yang baik berdasarkan agama, menjadi rujukan siapapun yang bergerak di sosial media," katany di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/6).

Menurutnya, fatwa dikeluarkan saat momentum yang tepat yaitu di bulan suci Ramadan. Terlebih, perlu diakui banyak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk hal negatif.

"Terus terang ketika kita gunakan media sosial kebanyakan dari kita masyarakat memang tidak terlalu sadar dengan konsekuensi menyampaikan konten," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mengapresiasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Meski demikian, dia berharap perlunya ada koordinasi antara MUI dengan kepolisian untuk mensinkronkan Fatwa MUI dengan UU ITE.

"Kriteria-kriteria yang dimasukan dalam Fatwa MUI, perlu disinkronkan dengan pasal-pasal pidana dalam UU ITE, sehingga masyarakat akan semakin bijak dalam menggunakan media sosial," ujarnya.

Seperti diketahui, Muamalah yang dimaksud adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia meliputi pembuatan, penyebaran, akses dan penggunaan indivasi dan komunikasi.

(mdk/noe)
DPR Ingatkan Menkes Tak Langgar Aturan soal Turunan UU Kesehatan

Merujuk pada aturan itu, kata dia melanjutkan, aturan turunan UU Kesehatan harus selesai paling lambat pada 8 Agustus 2024.

menkes
DPR Beberkan Dampak Buruk Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan ini, bagian dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Rokok
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
Fatwa MUI: Manfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Haji Biayai Jemaah Lain adalah Haram

MUI juga meminta Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fatwa MUI
Menkes Sebut Jokowi Terbitkan Aturan Turunan UU Kesehatan Bulan Ini

UU Kesehatan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (11/7).

menkes
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

ruu masyarakat adat
DPR Dorong Revisi UU Haji Dikebut, Apa Urgensinya?

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menekankan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah perlu dikebut

DPR
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

RUU Perampasan Aset
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Revisi UU Kementerian Negara
DPR Minta Kemenkes Tinjau Ulang Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Alasannya

Desakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.

Rokok
DPR Yakin Tujuan Tapera Bagus, Hanya Perlu Serap Masukan dari Masyarakat

DPR yakin setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif

DPR