DPR Seharusnya Awasi Bansos Warga Bukan Malah Bahas Omnibus Law
Menurutnya, fungsi DPR untuk proses legislasi hanya satu dari tiga fungsi. Jadi lebih baik lakukan fungsi pengawasan dan anggaran terhadap pemerintah yang saat ini sedang membuat kebijakan-kebijakan pencegahan, termasuk bansos masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, mendesak DPR seharusnya ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos), bukan malah tetap menjalankan legislasi. Mengingat masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dan belum menerima bansos dari pemerintah.
"DPR seharusnya mengawasi yang begini (penyaluran bantuan sosial) bukannya malah tetap melanjutkan membahas Omnibus Law, dan proses legislasi yang lainnya," kata Asfinawati saat dihubungi merdeka.com, Selasa (21/4).
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Siapa yang mengatakan bahwa Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu," kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Siapa yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama DANA? Perusahaan teknologi keuangan, DANA, menunjuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjadi Komisaris Utama.
-
Kapan Danvy Rukmana disebut mirip dengan Annisa Trihapsari? Hampir di setiap postingan, netizen selalu mengomentari bahwa Sekar semakin terlihat mirip dengan Annisa Trihapsari.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
Menurutnya, fungsi DPR untuk proses legislasi hanya satu dari tiga fungsi. Jadi lebih baik lakukan fungsi pengawasan dan anggaran terhadap pemerintah yang saat ini sedang membuat kebijakan-kebijakan pencegahan, termasuk bansos masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Iya jadi jalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dia (DPR) tidak perlu turun langsung, tetapi membuka penyaluran aduan masyarakat baik per anggota maupun per lembaga," ujarnya.
Pentingnya pengawasan oleh DPR, Asfinawati mengungkapkan, disebabkan pemerintah sampai saat ini masih alami masalah penting persoalan data. Berdampak pada rentanya penyalahgunaan bantuan kepada masyarakat, karena data yang tidak akurat.
"Jadi pemerintah seharusnya ada pencarian data yang luar biasa karena kondisi juga sedang luar biasa, yaitu darurat kesehatan masyarakat dan juga bencana sosial," ujarnya.
"Harus ada verifikasi seluruh pihak secara berjenjang," tutupnya.
Baca juga:
Menteri Juliari Sebut Penerima Bansos Kemensos Tambah 4,8 juta, Total 20 Juta KK
Jokowi: Bansos Tunai Mulai Dikerjakan Minggu Ini
Wakil Wali Kota Depok Akui Pencairan Bansos Kacau, Ada yang Disunat dan Dapat Double
Data Penerima Bansos Covid-19 Semrawut, Ombudsman Desak Anies Terbitkan Kepgub
Gandeng KPK, Menko PMK ingin Pastikan Data Penerima Bansos Transparan
Baznas Ingatkan Kantor Daerah Tak Buat Antrean Orang Saat Bagikan Bantuan