DPR sentil Menhub agar transparan dalam tender penerbangan haji

Selama ini pemerintah melalui Kemenhub dan Kemenag hanya menggunakan dua perusahaan maskapai penerbangan.

Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Rapat ini salah satu agendanya adalah membahas tentang tender penerbangan untuk ibadah haji tahun 2014.

Anggota Komisi VIII DPR Adang Ruchiatna meminta Mangindaan supaya transparan mengenai tender penerbangan ibadah haji. Ia menambahkan, selama ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama hanya menggunakan dua perusahaan maskapai penerbangan.

"Selama ini cuma Garuda Indonesia dan Saudi Arabian (Airline), tahun ini Pak Menteri harus terbuka,"  ujar Adang saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Menurut Adang, KPK dan PPATK hari ini tengah menyorot  pengelolaan ibadah haji. Terlebih, sejumlah anggota Komisi VIII disebut-sebut bermain di dalamnya.

"Komisi VIII disorot, dari masalah katering, angkutan transportasi dan masalah lainnya. Kita banyak harap Menhub, kita harap banyak, bagaimana caranya agar lebih transparan," jelas Adang.

Selain Adang, Anggota Komisi VIII DPR Achmad Rifai juga menegaskan, biaya penerbangan haji 2014 oleh Kemenhub harus dibuka tendernya secara luas. Ia juga meminta agar daftar perusahaan yang mengikuti tender juga disampaikan ke publik supaya tidak memicu kecurigaan di dalamnya.

"Kemenhub menentukan siapa pemenang tender, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, karenanya untuk menghindari kecurigaan harus dibuka ke publik," tandasnya.